Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Jumlah utang pemerintah hingga akhir Januari 2019 sebesar Rp4498,56 triliun atau setara dengan 30,1 persen Produk Domestik Bruto.
Berdasarkan dokumen APBN Kita yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu, jumlah utang pemerintah pusat bertambah Rp539,9 triliun jika dibandingakn Januari 2018 yang sebesar Rp3958,66 triliun.
Adapun jika dibandingkan dengan posisi Desember 2018, utang pemerintah naik Rp80,2 triliun dari Rp4418,30 triliun.
Jika dirinci, utang pemerintah akhir Januari 2019 terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp795,79 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp3702,77 triliun.
Pinjaman yang sebesar Rp795,79 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp788,66 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,13 triliun.
Pinjaman luar negeri pemerintah, terdiri dari pinjaman bilateral Rp327,06 triliun, multilateral Rp419,89 triliun, komersial Rp41,71 triliun.
Sedangkan utang pemerintah dari penerbitan SBN yang sebesar Rp3702,77 triliun, terdiri dari denominasi rupiah Rp 2675,04 triliun degan rincian Surat Utang Negera sebesar Rp2230,61 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp444,43 triliun.
Selanjutnya adalah SBN berdenominasi valas yang sebesar Rp1027,72 triliun. SBN valas itu terdiri dari SUN Rp820,86 triliun danSBSN sebesar Rp206,86 triliun.
Baca juga: Menkeu: insentif "super deductible tax" selesai maret
Baca juga: Menkeu dukung peningkatan kualitas SDM untuk penguatan "Unicorn"
Baca juga: Menkeu: strategi pembiayaan tergantung kondisi domestik maupun global
Kemenkeu : rasio utang januari 2019 capai 30,1 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp./)
