Parigi (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Parigi Moutong akan melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan seorang komisioner KPU setempat menjadi pengurus di salah satu partai politik (Parpol).
"Kami memastikan kebenaran informasi itu, olehnya kami lakukan inveatigasi mendalam " kata Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Bambang, di Parigi, Selasa.
Dugaan keterlibatan salah seorang komosioner KPU Parigi Moutong dalam kepengurusan partai, saat verifikasi peserta Pemilu 2019 dan nama Tahir masih termuat sebagai pengurus partai tahun 2017 dan berada dikolom urutan 285, nomor KTA 7208000191 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271020110760005 persis dengan nomor NIK KTP bersangkutan.
Bawaslu mengaku, akan membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti dan bahan keterangan dari pihak dianggap memiliki hububungan dengan persoalan itu.
Bambang menjelaskan, besar kemungkinan pihaknya akan mengecek dokumen salinan verifikasi faktual dikeluarkan KPU 2017 lalu.
"Kami juga berupaya menemui DPC partai Demokrat Parigi Moutong menanyakan tentang keterlibatan Tahir sebagai pengurus, kemudian kami juga akan menanyakan surat penguduran diri yang bersangkutan sebagai bukti adminiatrasi, " tutur Koordinator Devisi Hukum dan Informasi Bawaslu Parigi Moutong.
Menurut Bawaslu, Komisioner KPU yang baru terpilih hasil perekrutan untuk massa bhakti 2019-2023 itu menjadi polemik, sehingga perlu di cari tau kebenarannya.
"Sangat prematur jika kita menyebut ini adalah pelanggaran kode etek. Bawaslu dengan keweangannya perlu menelusuri kasus ini, " katanya.
Tahir yang diduga terlibat sebagai pengurus DPC partai Demokrat Parigi Moutong kesehariannya membidangi Devisi Hukum di KPU.
Limit waktu proses investigasi, urainya, selama 14 hari kerja sejak didapati temuan itu.
"Jika proses investigasi sudah dilakukan dan alat bukti cukup, selanjutnya proses pengkajian. Kalau semuanya sudah memenuhi unsur maka kami ajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mereka yang menentukan saksi," ujarnya.
Berita Terkait
Bawaslu-laporkan komisioner KPU Sulteng ke DKPP
Selasa, 5 Maret 2024 20:15 Wib
Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di jalur Gaza
Selasa, 13 Februari 2024 7:56 Wib
DKPP RI sanksi etik empat komisioner KPU Kota Makassar
Jumat, 27 Oktober 2023 6:12 Wib
Pengamat minta Bawaslu dalami komisioner daerah diduga terafiliasi OPM
Jumat, 25 Agustus 2023 6:45 Wib
Kompolnas: Kasus pelecehkan tahanan oleh polisi harus segera diselesaikan
Minggu, 20 Agustus 2023 6:44 Wib
KPU Kota Palu prioritaskan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus Rutan
Jumat, 17 Februari 2023 18:17 Wib
Bawaslu Sulteng bangun partisipatif cegah pelanggaran pemilu
Rabu, 5 Oktober 2022 19:13 Wib
Kompolnas harapkan Polri pedomani UU TPKS yang baru disahkan
Rabu, 13 April 2022 15:23 Wib