Palu (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Validasi Data Kota Palu Arfan menilai proses pendataan dan peniaian rumah rusak akibat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan menjadi dasar pencairan dana stimulan, berjalan lamban.
Hingga Jumat (1/3), informasi yang diterima Satgas Validasi Data Kota Palu, jumlah rumah rusak yang diassessment oleh Kementrian PUPR kurang dari 1.200 unit.
"Ternyata yang sudah diassessment oleh tim aseseor Kementerian PUPR baru sekitar 1.200 unit rumah rusak. Nanti anda bisa tanyakan kepada pihak Kementerian PUPR kenapa lambat sekali assessmentnya," kata Arfan.
Dia menjelaskan 1.200 rumah rusak yang telah diassessment oleh Kementrian PUPR itulah yang akan menerima bantuan dana stimulan untuk biaya perbaikan dengan rincian Rp50 juta untuk rumah berkategori rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan.
"ke-1.200 rumah rusak itu merupakan bagian dari 5.962 rumah rusak yang telah didata oleh tim dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Palu. Setelah Dinas PU Kota Palu menilai, data tersebut diserahkan kepada Kementrian PUPR untuk didata kembali," ujarnya.
Arfan menerangkan jika 5.962 rumah rusak yang telah dinilai tim Dinas PU Kota Palu itu berdasarkan data tahap satu rumah rusak sebanyak 42.864 unit yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Palu Hidayat.
Pendataan rumah rusak akibat bencana pasigala dinilai lamban
Beberapa anak sedang duduk di atas puing-puing rumah yang rusak akibat likuefaksi di atas bekas kawasan eks likuefaksi Balaroa. (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)
