BI: Ini yang penting dilakukan Pemda Sulteng mengatasi kemiskinan pasca bencana

id BI,Sulteng,Kemiskinan,Pasca bencana

BI: Ini yang penting dilakukan Pemda Sulteng mengatasi kemiskinan pasca bencana

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Miyono memaparkan kondisi perekonomian di Sulteng dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Februari 2019 di Press Room Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Jumat siang (22/3). (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)

Palu (ANTARA) - Pasca bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, jumlah pengangguran dan orang miskin baru baik yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal mengalami peningkatan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Miyono di Palu, Jumat, tidak menampik fakta tersebut. Menurutnya hal itu pasti terjadi di daerah-daerah yang dilanda bencana.

"Ini yang menjadi konsen pertama kami di BI paaca bencana yang terjadi. Olehnya pemerintah daerah harus secepatnya mengatasi permasalahan tersebut," katanya.

Miyono menjelaskan ada tiga solusi penting yang hatus secepatnya dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala.

"Pertama harus segera membuat proyek-proyek atau kegiatan yang bersifat padat karya. Misalnya mengadakan proyek pembuatan irigasi atau parit dengan memanfaatkan bantuan dana pusat seperti dana desa untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya," jelasnya.

Dana-dana bantuan itulah lanjutnya yang akan dipakai mengupah para pekerja sehingga mereka tidak terus menerus menganggur dan dapat terus memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pasca bencana yang memgakibatkan mereka kehilangan pekerjaan atau harta benda dan tempat tinggal.

Kemudian ia mengatakan pemerintah daerah penting membangun industri manufaktur yang mengolah sumber daya alam Sulteng sehingga dapat mempekerjakan orang sebanyak-banyaknya sehingga jumlah pengangguran pasca bencana dapat berkurang.

"Kalau industri manufaktur saya liat sudah ada tapi masih dalam skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Ini harus didorong oleh pemerintah daerah agar pihak swasta mau berinvestaai dan membangun industri manufaktur di sini,"ucapnya.

Yang cukup penting di mata Miyoni yaitu mempercepat perbaikan sara pwngairan bagi sawah para petani di daeeah terdampak bencana terutama di Kabupaten Sigi.

Saat ini banyak petani yang terpaksa beralih bercocok tanam palawija seperti jagung, ubi, singkong dan sejenisnya akibat sarana pengairan sana belum berfungsi.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan terus menerua bisa bahaya, masyarakat bis nekat. Olehnya pemerintah harus segera memperbaiki sarana irigasi sawah di sana,"imbuhnya.

Miyono menyebut dari tiga poin penting tersebut hanya perbaikan sarana dan prasarana pengairan sawah di Kabupaten Sigi yang hingga saat ini belum terlihat dan memberikan dampak positif bagi warga di sana.