DPRD Palu pertanyakan tagihan PLN di Jembatan IV

id DPRD Palu,PLN,PJU,Palu

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz saat melihat dari dekat kondisi Jembatan Palu IV yang ambruk beserta lampu PJU yang terpasang di sana, Kamis. Jembatan ini merupakan icon Kota Palu yang terletak di Pantai Talise, merupakan salah satu asset penting yang hancur terkena gempa dan tsunami pada 28 September 2018 (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha) (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha/)

Ada tagihan PJU di Jembatan IV Palu oleh PLN ke Pemkot Palu. Itu berdasarkan laporan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Palu Irmayanti Alkaf kepada kami
Palu (ANTARA) -
Komisi B DPRD Kota Palu mempertanyakan alasan PLN (Persero) Area Palu menagih pembayaran lampu jalan di Jembatan IV kepada Pemerintah Kota. 



Padahal saat ini lampu jalan yang masuk dalam pembayaran tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jembatan itu tidak menyala lagi setelah rusak dan hilang dihantam tsunami 28 September 2018.



"Ada tagihan PJU di Jembatan IV Palu oleh PLN ke Pemkot Palu. Itu berdasarkan laporan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Palu Irmayanti Alkaf kepada kami," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Palu Ridwan H Basatu saat rapat dengan BPKAD Palu di ruang Komisi B, Selasa siang.



Menurutnya penagihan PJU oleh PLN Area Palu kepada Pemkot Palu sangat tidak masuk akal sebab lampu PJU yang tidak lagi beroperasi masih terus ditagih sehingga nominal tagihan PJU yang harus dibayar oleh PLN kini membengkak.



"Yang biasanya kita bayar Rp1,8 miliar, tiga bulan ini sudah ditagih sekitar Rp3,2 miliar. Sampai Maret ini, setelah dicek masih ada tagihan di jembatan empat. Persoalannya kenapa masih ditagih," ungkapnya.



Komisi B lanjut Ridwan berencana mengadakan rapat dengar pendapat antara Pemkot Palu dengan PLN Area Palu terkait persoalan tersebut.


Sementara itu Manager PLN Area Palu Abbas Saleh menjelaskan penagihan listrik PJU di sejumlah ruas jalan di Kota Palu berdasarkan jenis meteran yang digunakan.



"Jika lampu PJU yang pakai meteran tertentu yang ditagihkan berdasarkan hasil pengukuran meteran tersebut. Jika PJU-nya nonmeterisasi maka tagihannya berdasarkan jumlah PJU yang terdaftar," kata Abbas.



Dia menjelaskann, besaran tagihan PJU yang terdaftar dapat berubah-ubah. Pemkot Palu dapat mengajukan jumlah titik PJU yang masih beroperasi dan yang sudah tidak beroperasi, misalnya karena rusak.
 


Dia mengatakan jika Pemkot Palu telah melaporkan sambungnya, maka PLN akan memverifikasi dan membuatkan berita acara bersama untuk selanjutnya diubah, sebab tagihan yang dilalukan harus memiliki dasar.



"Selama ini belum ada pengajuan tersebut dari Pemkot Palu. Yang kami tahu bahwa PJU yang rusak di dekat pantai itu direlokasi ke titik-titik pengungsian yang ada sehingga secara perhitungan masih sama," sebutnya.

***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar