Sulteng libatkan jejaring berdayakan perempuan-anak korban bencana di pengungsian

id DP3A

Sulteng libatkan jejaring berdayakan perempuan-anak korban bencana di pengungsian

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir. (Antara/Dokumen DP3A Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan jejaring dan mitra Sub-Klaster Perlindungan Hak Perempuan (PHP) untuk memberdayakan perempuan dan anak di lokasi pengungsian pascaterdampak gempa, tsunami dan likuefaksi yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. 

"Strategi pemberdayaan perempuan korban bencana di lokasi pengungsian dilakukan melalui koordinasi jejaring dan mitra Sub-Klaster Perlindungan Hak Perempuan (PHP)," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, Rabu.

Kata Ihsan pelibatan jejaring dan sub-klaster pemberdayaan perempuan dan anak di lokasi pengungsian empat daerah, menjadi tanggung jawab DP3A.

Pelibatan itu, sebut Ihsan, agar dalam upaya penanganan pemberdayaan perempuan dan anak pascabencana berjalan secara terstruktur, sistematis dan masi karena jejaring dan mitra sub klaster pemberdayaan perempuan-anak yang berada di lapangan melakukan pendampingan, fasilitasi, sekaligus koordinasi dengan pihak lain termasuk DP3A Sulteng.

"Bentuknya adalah memfasilitasi dan menjadi koordinator  antara OPD terkait dan lembaga/NGO yang fokus di isu-isu perlindungan perempuan dan anak," sebut Ihsan.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu meliputi intervensi kegiatan sosialisasi, training, workshop, FGD dan lokakarya bagi penyintas dan pengelola Tenda Ramah Perempuan (TRP),  di 12 titik di Palu, Sigi, Donggala.

TRP didirikan oleh UNFPA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melibatkan NGO lokal seperti Libu Perempuan dan KPKPST, dan DP3A Provinsi Sulteng, Palu, Sigi dan Donggala. 

Selain itu ada juga pelatihan-pelatihan keterampilan  untuk meningkatkan usaha ekonomi perempuan.

Sebelumnya Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) bekerjasama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) melatih 60 relawan menjadi pendamping penanganan kekerasan berbasis gender di dua kabupaten terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kabupaten Sigi dan Donggala.

Harapan kita dengan pelatihan bertahap ini paling tidak menjadi sala satu upaya dari meminimalisir terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan sebagai upaya memaksimalkan pendampingan dan penanganan terhadap penyintas kasus kekerasan khususnya bagi perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di daerah ini, ucap Soraya Sultan, Ketua Yayasan KPKP-ST.

Soraya Sultan mengemukakan, berbagai bentuk kekerasan berbasis gender seringkali terjadi tanpa mengenal strata sosial seseorang baik bagi penyintas ataupun siapa pelakunya, bahkan dalam situasi pasca bencana sekalipun.

Karena itu, sebut dia, KPKP-ST berinisiatif untuk melatih 60 relawan dari tenda ramah perempuan yang ada di Kabupaten Donggala dan Sigi untuk menjadi pendamping penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Kami mengawali kegiatannya dengan workshop yang di ikuti 120 peserta korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Donggala dan Sigi. Selain itu juga dari puskesmas di dua kabupaten tersebut yang telah terbentuk tenda ramah perempuan, Kemenag, DP3A, P2TP2A, bidan kesehatan reproduksi, ujar Soraya Sultan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, melatih kelompok perempuan menjadi fasilitator pemenuhan dan perlindungan hak perempuan korban bencana. (Antara/Dokumen DP3A Sulteng)
 
Ketua Yayasan KPKP-ST UNFPA, DP3A Kabupaten Donggala dan Sigi melatih 60 relawan tenda ramah perempuan dari Donggala dan Sigi untuk menjadi pendamping penanganan kekerasan berbasis gender. (Lia Halimun KPKP-ST)