"Membangun itu perlu perencanaan untuk menyusun kebijakan dan implementasi atas perencanaan itu. Dalam proses perencanaan ini, diperlukan data yang berkualitas, artinya data yang akurat dan aktual alias selalu update," katanya saat memberikan pengarahan pada Pertemuan Validasi Statiastik Dibnas KP Sulteng Tahun 2019 di Hotel Sentral Palu, Rabu.
Menurut birokrat senior yang merintis karier dari penyuluh perikanan itu, kualitas data ditentukan oleh tiga hal yakni pertama manusianya atau petugas pengumpul data, yang kedua methoda penncacahan dan ketiga responden.
"Petugas pengumpul data harus miliki komitmen tinggi untuk melaksanakan tugas, bukan sekedarnya saja. Petugas pencacah juga harus membuat inovasi-inovasi dalam memperoleh dan mengolah data itu," ujar doktor perikanan penemu teknologi budidaya udang supra intensif Indonesia itu.
Dari aspek methoda, petugas pengumpul data harus bisa menggunakan teknologi komunikasi digital yang berkembang saat ini sehingga penyampaian datanya selalu aktual karena pengumpulannya berjalan cepat.
Terkait responden, ia menilai harus memiliki keterbukaan dan kejujuran serta visi yang sama dengan pengumpul data bahwa koleksi data yang sedang dilakukan adalah hal yang sangat penting untuk pembangunan bagi kesejahteraan bersama.
"Di sini sangat dibutuhkan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengumpul data dan responden agar terbangun visi yang sama bahwa data yang berkualitas itu adalah kebutuhan penting dalam pengambilan kebijakan untuk mengimplementasikan perencanaan yang akan dan telah disusun," ujar pelaku bisnis tambak udang modern tersebut.
Hasanuddin Atjo yang juga Ketua Ispikani Sulteng itu mengakui bahwa ditemukan berbagai keterbatasan untuk menghasilkan data, baik menyangkut sumber daya manusia, methoda maupun responden karena wilayah Sulteng yang sangat luas. Karena itu perlu terus digagas inovasi-inovasi agar proses pengumpulan data bisa tetap efektif dan efisien.
"Jadi komunikasi dan koordinas adalah kata kunci. Petugas pengumpul data dan responden harus intens berkomunikasi agar ada visi yang sama dan ujung-ujungnya tercipta keterbukaan.
Pada 2020 nanti, DKP Sulteng akan menerapkan cek silang antara data yang dimiliki kabupaten/kota dengan data yang dihasilkan melalui inovasi penggunaan teknologi informasi yang maju, karena teknologi saat ini sangat mendukung.
Sulteng merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 4 wilayah pengelolaan perikanan yakni Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Teluk Tolo.
Kawasan peraritan laut itu seluas 77.295,9 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 6.653,31 kilometer dan pada 2017 tercatat menghasilkan produk perikanan dan kelautan sebesar 1.234.020 ton, yang sebagian besarnya adalah rumput laut.
Pertemuan validasi statistik DKP Sulteng ini diikuti 80 orang petugas statistik Dinas Perikanan dari 13 kabupaten/kota dan DKP Provinsi Sulteng, berlangsung 9-11 April 2019.
Baca juga: DKP Sulteng - Seameo Biotrop kerja sama kembangkan industrialisasi rumput laut
Baca juga: DKP Sulteng gagas pembangunan pelabuhan perikanan di Morowali
Baca juga: Sulteng-Sultra miliki perjanjian kerja sama nelayan andon
