Tugas KPPS seyogianya tak berakhir duka

id KPPS,Pemilu 2019

Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola dan istri saat memasukkan kertas suara usai mencoblos di TPS 005 Kelurahan Lolu Selatan, Palu, Rabu (17/4) (Antaranews Sulteng/Basri Marzuki)

Tidak ada waktu sedikitpun untuk beristirahat sejak proses pencoblosan dimulai dengan pengambilan sumpah/janji anggota KPPS sampai penghitungan suara selesai besok harinya
Palu (ANTARA) - Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 Wita pada Selasa, 16 April 2019, namun logistik pemilu belum juga dikirim ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di pusat Kota Palu itu, Rolex Malaha, bersama dua anggota dan pengawas pemilu kemudian mendatangi kantor lurah menanyakan soal logistik.

Namun sayang, mereka tidak mendapatkan logistik pemilu karena belum dikirim dari KPU Kota Palu.

Seluruh anggota KPPS dan Satuan Linmas yang berjumlah sembilan orang yang bekerja sejak pagi hari, kembali bekerja mempersiapkan TPS dan sebagian lagi mendistribusikan surat undangan memilih (C-6) sambil menunggu datangnya logistik pencoblosan. 

Formulir C-6 itu sendiri baru diterima KPPS dari PPS pada Senin (15/4) sore, padahal penulisan undangan ini pun memerlukan waktu karena harus mengisi 284 lembar sesuai DPT yang tercatat dengan tulisan tangan. 

Akibatnya, distribusi C-6 baru selesai dibagikan pada Selasa (16/4) malam, hanya beberapa jam sebelum pencoblosan dimulai.

Pukul 23.00 Wita, telpon berdering. "Mohon kalau ada kendaraan, datang jemput sendiri logistik di kantor lurah," begitu suara seorang anggota PPS di ujung telpon yang diterima Rolex.

Ternyata PPS tak siap mendistribusikan logistik ke TPS, sehingga KPPS harus menjemputnya sendiri. 

Akibatnya, logistik yang terdiri atas lima kotak suara berisi kertas-kertas suara dan perlengkapannya itu, tiga unit bilik suara yang terikat menjadi satu serta setumpuk formulir-formulir berita acara hasil pemilihan umum yang disimpan dalam sebuah kantong plastik besar, baru tiba di TPS pukul 24.00 Wita.

Pemasangan bilik suara segera ditangani anggota KPPS dan akhirnya selesai pukul 02.00 Wita Rabu, 17 April 2019, hanya empat jam sebelum acara pemungutan suara dimulai.

Semua anggota KPPS hanya butuh waktu sekitar tiga jam untuk beristirahat karena harus segera hadir kembali ke TPS sebab pukul 06.00 Wita, semua persiapan pemungutan suara harus dimulai. 



Pukul 06.30 Wita, pemilih mulai berdatangan, ada yang mempersoalkan masalah undangan memilih yang tak kunjung tiba, ada yang mempertanyakan kesempatan memilih menggunakan KTP elektronik dan adapula yang membawa undangan C-6 dan siap mencoblos.

"Tidak ada waktu sedikitpun untuk beristirahat sejak proses pencoblosan dimulai dengan pengambilan sumpah/janji anggota KPPS sampai penghitungan suara selesai besok harinya," kisah Rolex. 

Paling melelahkan adalah penghitungan suara dan pengisian formulir-formulir berita acara hasil pemilihan, karena jumlahnya sangat banyak dan mengisinya harus dengan tulisan tangan

Di TPS 14, proses pencoblosan berakhir pukul 13.30 Wita dilanjutkan penghitungan suara yang baru selesai pukul 01.00 dini hari, 18 April 2019. 

Setelah beristirahat sebentar, proses dilanjutkan dengan pengisian berita acara dalam bentuk berbagai formulir yang harus diisi dengan tulisan tangan yang membutuhkan ketelitian penulisan angka-angka dan tandatangan di saat pikiran dan tenaga sudah sangat letih serta kelopak mata yang tidak mau kompromi lagi untuk mengatup.

"Seluruh proses pemungutan suara baru selesai Kamis (18/4) siang yang ditandai penyerahan kotak suara yang sudah disegel kepada PPS di Kantor Lurah Tatura Utara," kata Rolex.

Dirinya nyaris masuk rumah sakit karena kelelahan dan harus berisitirahat total dua hari penuh untuk memulihkan kesehatan.

Menurut Kepala Biro LKBN Antara Sulteng itu, ada beberapa hal yang membuat tugas KPPS sangat berat, antara lain karena pembentukan KPPS terlalu mendadak.

"Satu minggu sebelum hari pencoblosan, barulah KPPS ditetapkan dan dilantik," sebutnya.

Hal ini diperparah lagi dengan terlambatnya distribusi formulir C-6 dan logistik sehingga KPPS harus bekerja marathon tanpa istrihat selama 24 jam sebelum pencoblosan dimulai 17 April 2019 pukul 07.00 Wita.

"Tidak heran kalau banyak yang jatuh sakit," ujar Jusak Lamarua, anggota KPPS 04 Kelurahan Tatura Selatan.

Tidak heran pula kalau banyak kekeliruan dalam pengisian form-form berita acara karena semua KPPS sudah tidak sanggup lagi berkosentrasi karena keletihan.

KPPS juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai soal kepemiluan karena banyak anggota KPPS tidak berkesempatan mengikuti bimbingan teknik (bimtek) karena sudah terdesak oleh waktu.

"Ini sebabnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Pemilih dari luar daerah yang memegang KTP-elektronik diberi kesempatan mencoblos meskipun tidak memiliki formulir A-5, padahal itu tidak boleh sama sekali," ujar Tanwir Lamaming, Ketua KPU Sulteng.

Menurut dia, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada puluhan TPS di seluruh kabupaten kota.

"Jumlah bertambah terus. Penyebab utama adalah pemilih yang tidak berhak mencoblos, tetapi diberi kesempatan oleh KPPS untuk mencoblos," ujarnya.

Mantan Ketua KPU Morowali itu mengakui pihaknya mendapat masalah dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan/Desa (PPS) sampai KPPAS (tingkat TPS).

"Mencari petugas PPK, PPS dan KPPS itu sulit sekali sehingga kami selalu meminta tambahan waktu untuk proses rekruitmen sebab tidak mudah untuk mendapatkan seseorang yang kapabel, sehat dan komitmen untuk tugas ini. Meski sudah ditambah waktunya pun, hasilnya toh belum maksimal juga," ujarnya.

Terkait banyaknya KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia, Tanwir menyampaikan bahwa hal itu pantas terjadi karena KPPS bekerja dalam tekanan yang cukup berat.

"Saya ini sudah cukup lama jadi anggota KPU penyelenggara pemilu dan pilkada di kabupaten dan provinsi, tapi baru kali ini saya rasa pemilu paling rumit dan menguras tenaga, pikiran dan waktu yang sangat besar dan melelahkan," katanya.

Menurut dia, pemilu serentak seperti ini harus dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

Tanwir menyebut seorang KPPS di TPS 42 Kelurahan Buluri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu meninggal dunia setelah dirawat dua hari pascapencoblosan dan 84 lainnya di sejumlah kabupaten harus dirawat di rumah sakit.

"Mereka itu adalah pahlawan, namun seyogianya pengabdian mereka tidak berakhir dengan duka dan perawatan di rumah sakit seperti ini, bila saja proses pemilu dipersiapkan lebih maksimal lagi," ujarnya.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar