Sales Eksekutif Elpiji Pertamina Wilayah V Sulawesi Tengah Ardian Dominggo W Sukarno, di Parigi, Jumat mengatakan, sanksi diberikan Pertamina berupa pemutusan hubungan usaha (PHU) lantaran pihak pangkalan tidak mematuhi aturan penjualan.
"Elpiji bersubsidi dikhususkan untuk warga yang kurang mampu, bukan dijual untuk usaha rumah makan dan sebagainnya, " ujar Dominggo saat meninjau sejumlah pangkalan di Parigi.
Dia menegaskan, Pertamina tidak memberi toleransi kepada pangkalan terbukti melanggar aturan, seperti ditemukan di pasar sentral Parigi, pangkalan atas nama Rahman B terpaksa di PHU karena menjual elpiji bersubsidi kepada pengusaha rumah makan yang seharusnya tidak berhak.
Demikian pula pangkalan atas nama Ulfa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi yang terjaring inspeksi mendadak oleh pemerintah setempat pada Senin (13/5) mendapat saksi PHU karena mengaku menjual elpiji bersubsidi di atas HET.
Pertamina memerintahkan agen setempat agar secepatnya mengganti pangkalan baru di lokasi yang sama agar pelayanan konsumen tetap berjalan.
"Ini bentuk ketegasan Pertamina, kami tidak ingin masyarakat yang seharusnya berhak justru masyarakat mampu dapat jatah, " tambahnya.
Ditegaskannya, pangkalan tidak boleh menjual di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah, harus sesuai HET Rp16.000 per tabung dan maksimal alokasi dua tabung per kepala keluarga.
"Kami pastikan stok elpiji tiga kilogram di Parigi Moutong mana hingga lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah nanti. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah setempat karena sudah menindak tegas para pengecer, " tutur Dominggo.
Sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, Pertamina telah menyediakan Brigh Gas ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
