Jakarta (antarasulteng.com) - Komisi II DPR RI akan meninjau kembali tujuh calon daerah otonom baru di Indonesia, salah satunya Morowali Utara, Sulawesi Tengah, untuk memastikan bahwa di daerah itu tidak ada lagi masalah saat palu sidang DPR RI soal pembentukkan daerah otonom baru diketok.
"Tujuh calon kabupaten yang tertunda sekarang kita mau liat lagi, apakah masalah di daerahnya sudah `clear`," kata anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Salim Engga, seusai rapat Komisi II di gedung DPR RI, Kamis.
Rapat tersebut berlangsung tertutup.
Salim mengatakan, jika hasil klarifikasi di lapangan tidak ada masalah maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pemekaran tersebut.
"Kalau ada masalah selesaikan dulu baru bawa ke sini (DPR). Jangan bawa masalah rencana pemakaran di daerah ke sini," katanya.
Anggota Fraksi Demokrat itu mengatakan, DPR tidak mau menetapkan daerah otonom baru jika masih ada masalah di daerah karena itu bisa mengakibatkan konflik.
"Kita jangan disuruh ambil alih konflik yang ada di bawah," katanya.
Salim mengatakan, di Komisi II tidak ada tendensi politik dalam pemekaran daerah otonom baru sehingga tidak ada satu orang pun yang ingin menghalang-halangi pemekaran daerah.
"Di sini (Komisi II) cair. Yang penting dia memenuhi syarat menjadi kabupaten dan bertujuan untuk mensejahterakan. Tidak ada tarik menarik," katanya.
Salim mengatakan semua anggota Komisi II sepakat untuk meninjau kembali tujuh daerah calon daerah otonom baru itu yang sebelumnya tertunda penetapannya karena ada masalah.
"Kita klarfikasi seluruh calon kabupaten, lengkap atau tidak. Yang dekat dengan perbatasan mungkin penting ditinjau dari segi geopolitiknya," kata Salim.
Salim belum bisa menentukan kapan peninjauan akan dilakukan, namun ia mengatakan dalam waktu dekat ini.
Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi II Murad Nasir. Anggota DPR dari Sulawesi Tengah ini mengatakan bahwa dari seluruh syarat daerah otonom baru, Morowali Utara adalah salah satu daerah yang lengkap persyaratannya.
Untuk meyakinkan wartawan, Murad memperlihatkan berkas hasil laporan Komisi II terkait dengan kesiapan tujuh calon daerah otonom tersebut.
Seusai rapat Komisi II tersebut Pengurus Forum Percepatan Pemekaran Morowali Utara langsung menemui sejumlah anggota Komisi II.
Ketua Forum Percepatan Pemekaran Morowali Utara Yusri Ibrahim menyambut gembira masuknya kembali tujuh calon daerah otonom tersebut dalam rencana kerja untuk ditindaklanjuti Komisi II pada masa sidang pertama 2013 ini. (A055)
DPR Akan Tinjau Kembali Morowali Utara Sebelum Ketok Palu
Jalan trans Sulawesi dari Poso ke Bungku ditutup massa dari Morowali Utara yang berdemo selama empat jam menuntut pemekaran Morowali Utara di Desa Tompira, Senin (17/12). (Istimewa/)
Salim belum bisa menentukan kapan peninjauan akan dilakukan, namun ia mengatakan dalam waktu dekat ini."
