Palu (ANTARA) - Pemerintah dan pihak terkait lainnya dipandang perlu lebih bersungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat utamanya korban di lokasi pengungsian pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.
"Langkah pemulihan pascabencana perlu keterpaduan, pemerintah, pihak-pihak terkait, BNPB, Dinas Sosial, BUMN," ucap Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR-RI, Ahmad M Ali, Rabu.
Dinas Sosial, PUPR, BNPB, sebagai pihak-pihak terkait perlu memastikan pemulihan hidup korban bencana Sulteng meliputi tempat tinggal, jaminan hidup. 6.655 jiwa pengungsi gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu masih tinggal di tenda-tenda dan selter pengungsian yang tersebar di sejumlah lokasi, karena jumlah unit hunian sementara (huntara) yang terbatas, baik huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun oleh Non Government Organization (NGO).
"Hanya sekitar 4.468 KK (Kepala Keluarga) yang bisa ditampung," kata Ketua Tim Validasi Data yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, Arfan dalam diskusi Libun Todea yang dilaksanakan Pemkot Palu di salah satu warkop, Sabtu hingga Minggu dini hari (26/5).
Ahmad M Ali yang akrab dipanggil Haji Matu itu menilai, minim perdebatan terhadap kondisi tersebut pascabencana terkait langkah-langkah pemenuhan hak masyarakat utamanya korban bencana di pengungsian.
Yang lebih sering didebatkan di Sulawesi Tengah yakni mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2021-2026. "Dari hari ke hari kita baca informasi di media sosial, tidak ada perdebatan tentang itu. Yang lebih ramai perdebatan tentang pemilihan gubernur," ujar dia.
Jika demikian, maka siapa yang akan mengurusi korban bencana Sulteng di pengungsian pascabencana. Bendahara DPP NasDem itu mengajak awak media/insan pers untuk aktiv melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah utamanya terkait pemulihan kehidupan korban pascabencana.
"Siapa yang mengurus mereka ? Pemerintah kalau tidak di kontrol terus bagaimana ?, saya membayangkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang ada di tenda," kata dia. Dari awal bencana, menurut dia, hingga saat ini kita belum mendapat penyelesaian masalah yang tepat penanganan pascabencana.
"Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal tidak sedikit masyarakat di lokasi pengungsian yang belum mendapat tempat tinggal yang layak," sebut dia. Oleh karenanya butuh keterpaduan para pihak dibarengi dengan kesungguhan menangani pemulihan pascabencana Sulteng.
Berita Terkait
BMKG sebut sisinfo hidrometeorologi Indonesia layak dicontoh WWF
Rabu, 24 April 2024 9:03 Wib
Pemkab Sigi tetapkan tanggap bencana 14 hari di Desa Balongga dan Sambo
Kamis, 18 April 2024 22:36 Wib
Penanganan pascabanjir bandang di dua desa di Sigi
Kamis, 18 April 2024 17:44 Wib
Indonesia serukan strategi mitigasi bencana laut dalam forum PBB
Rabu, 17 April 2024 6:30 Wib
Ratusan orang dievakuasi setelah banjir di Australia
Senin, 8 April 2024 10:23 Wib
256 warga terdampak banjir lahar Gunung Marapi Sumbar
Sabtu, 6 April 2024 8:31 Wib
Indonesia kembangkan sistem peringatan tanah longsor nasional
Senin, 1 April 2024 8:53 Wib
Pembongkaran Rusunawa yang rusak di Palu
Selasa, 26 Maret 2024 18:29 Wib