Dua tokoh oposisi Sudan ditangkap usai bertemu PM Ethiopia

id Penahanan tokoh oposisi,Sudan

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntutDewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. (Anadolu Agency)

Khartoum (ANTARA) - Dua pemimpin pemberontak Sudan ditangkap Sabtu pagi, kata sumber-sumber oposisi, beberapa saat setelah bertemu dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, yang sedang berkunjung ke Sudan, untuk mengupayakan mediasi dalam krisis yang mengancam transisi menuju demokrasi.

Abiy mendesak para pemimpin militer dan oposisi sipil pada Jumat untuk menunjukkan "keberanian" dalam usaha menyepakati langkah-langkah menuju demokrasi setelah pertumpahan darah terburuk sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada April.

PM Ethiopia itu berkunjung beberapa hari setelah pasukan Sudan menyerbu perkemahan para pengunjuk rasa di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum tempat para pemerotes menuntut pemerintahan sipil. Puluhan orang tewas sejak Senin.

Sementara tak ada terobosan diumumkan pada akhir lawatan satu-hari Abiy, seorang pembantu perdana menteri Ethiopia mengatakan pembicaraan tersebut berjalan dengan baik dan Abiy akan kembali ke Sudan segera.

Dewan Peralihan Militer (TMC) yang berkuasa di Sudan mengucapkan terima kasih kepada Ethiopia pada Sabtu atas upaya-upaya mediasinya, kata kantor berita Sudan, SUNA.

TMC menyampaikan "keterbukaan dan keinginannya untuk berunding guna mencapai saling pemahaman memuaskan yang akan mengarah kepada konsensus nasional... menuju terbentuknya peralihan demokratis," kata SUNA.

Namun, dua tokoh oposisi yang bertemu dengan Abiy pada Jumat mengatakan Ismail Jallab, sekretaris jenderal Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), dan juru bicara kelompok bersenjata itu Mubarak Ardol ditahan beberapa jam kemudian.

Abiy menawarkan untuk menengahi setelah pembicaraan aliansi Deklarasi Kekuatan Perubahan dan Pembebasan (DFCF) yang beroposisi dengan TMC mengenai siapa yang akan memimpin periode transisi sebelum pemilihan diselenggarakan, kemudian gagal setelah tindakan kekerasan dilakukan terhadap para pengunjuk rasa yang berkumpul di luar Kementerian Pertahanan.

Tim medis oposisi menyatakan 113 orang meninggal dalam peristiwa tersebut. Tapi pemerintah menyebutkan jumlahnya 61, termasuk tiga anggota personil keamanan.
Para pengunjuk rasa membakari ban-ban untuk memblokade jalanan di Khartoum, Sudan, Senin (3/6/2019). Mereka menuntut Dewan Militer Peralihan (TMC) menyerahkan kekuasaan kepada sipil. (REUTERS/STRINGER)
Pada Rabu, Wakil Ketua SPLM-N Yasir Arman ditahan oleh pihak keamanan di rumahnya di Khartoum, kata organisasi itu. Ia telah kembali dari pengasingan setelah Bashir, yang memerintah selama 30 tahun melalui kudeta tak berdarah, digulingkan oleh militer.

Arman dijatuhi hukuman mati in absentia atas perannya dalam pemberontakan menentang pemerintahan Bashir yang mulai terjadi di Negara Bagian Nil Biru, Sudan, tahun 2011.

Penangkapan Jallab dan Ardol terjadi beberapa jam setelah Mohammad Esmat, anggota DFCF lainnya, ditahan setelah bertemu dengan Abiy.

Sejauh ini belum ada komentar segera dari TMC mengenai penangkapan-penangkapan yang dilaporkan itu.

"Ini menunjukkan tanggapan praktis dari dewan militer yang secara efektif menolak tawaran mediasi perdana menteri Ethiopia," kata Khalid Omar Yousef, seorang pemimpin DFCF, kepada Reuters setelah penangkapan Esmat.

Yousef mengatakan bahwa Abiy telah mengusulkan pembentukan dewan transisi yang beranggota delapan warga sipil dan tujuh perwira militer dengan kepemimpinan bergilir.

Oposisi menuntut para pemimpin militer bertanggung jawab atas pertumpahan darah tersebut, mengizinkan investigasi internasional atas kekerasan itu dan membebaskan tahanan politik, ujar Yousef. Pihak oposisi Sudan itu tidak menyetujui perjanjian apapun sebelum semua syaratnya dipenuhi, tambahnya.

SPLM-N termasuk banyak petempur yang berpihak kepada pemberontak Sudan Selatan dalam perang saudara selama beberapa dekade yang dipicu oleh kesukuan, minyak dan ideologi yang berakhir setelah perjanjian perdamaian tahun 2005.

Tetapi mereka tetap berada di dalam negeri Sudan ketika perjanjian itu memuluskan jalan bagi pemisahan Sudan Selatan tahun 2011.

Sumber: Reuters



 
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar