Palu (ANTARA) - Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah mencapai Rp1 triliun.
Gubernur Sulawesi Tengah dalam pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 pada rapat paripurna DPRD setempat, Rabu sore mengatakan realisasi pendapatan asli daerah itu melampaui target sebesar 102,48 persen dari Rp992 miliar.
"Pelampauan target tersebut terjadi di semua sektor penerimaan asli daerah kecuali pada sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang hanya direalisir sebesar 94,81 persen," kata Longki.
Pada lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Longki terungkap sektor pajak daerah berkontribusi paling besar yakni sebesar Rp856,4 miliar dari target sebesar Rp803 miliar.
Berikutnya disusul lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp153 miliar, kemudian hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16,9 miliar, dan hasil retribusi daerah sebesar Rp11,2 miliar.
Kontribusi pendapatan asli daerah tersebut ikut mendorong pendapatan daerah secara keseluruhan dengan realisasi mencapai Rp3,881 triliun atau sebesar 101,31 persen dari target sebesar Rp3,831 triliun.
Longki mengatakan pendapatan daerah paling besar masih bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp2,731 triliun dari target sebesar Rp2,823 triliun.
Sektor pendapatan lain-lain yang sah pada APBD 2018 juga mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 858,30 persen atau sebesar Rp133 miliar dari target yang hanya sebesar Rp15,5 miliar.
Gubernur Longki mengatakan bahwa kontribusi besar terhadap sektor pendapatan lain-lain yang sah tersebut bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia dalam rangka peduli bencana gempa disusul tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018.
Namun Longki tidak merinci daerah mana saja yang memberikan bantuan korban bencana alam mengerikan sepanjang sejarah Sulawesi Tengah tersebut.
Bencana tersebut memporak-porandakan Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan sebagian Kabupaten Parigi Moutong dengan kerugian berupa ribuan nyawa melayang dan hilang serta infrastruktur.
Rencananya sejumlah fraksi di DPRD Sulawesi Tengah akan memberikan tanggapan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut pada Kamis (13/6) dalam rapat paripurna.
Berita Terkait
DJKI Kemenkumham dekatkan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual
Kamis, 25 April 2024 15:20 Wib
Kemenkumham Sulteng ajak kepala daerah dukung pelaku usaha daftar HKI
Kamis, 25 April 2024 14:09 Wib
Pemprov tingkatkan keterampilan pengelola koperasi kembangkan usaha
Kamis, 25 April 2024 14:00 Wib
Pemprov Sulteng dan Gorontalo koordinasi terkait lalu lintas hewan
Rabu, 24 April 2024 21:17 Wib
Rahmad M Arsyad bagi kaos bergambar Ahmad Dahlan saat kembalikan formulir di PAN
Rabu, 24 April 2024 18:32 Wib
KPU Parigi Moutong: Syarat calonperseorangan untuk pilkada 27.768 dukungan
Rabu, 24 April 2024 15:54 Wib
Bank Indonesia Sulteng: KKST puncak kampanye Gernas Bangga Buatan Indonesia
Rabu, 24 April 2024 14:59 Wib
Kemenkumham Sulteng dan DJKI edukasi pentingnya HKI ke pelaku UMKM
Rabu, 24 April 2024 14:58 Wib