Fraksi Demokrat : Belanja tidak langsung pemprov Sulteng masih gemuk

id APBD Sulteng,DPRD Sulteng

Ruas jalan rusak di Jalan Jamur, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi) (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi/)

Palu (ANTARA) - Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir mengatakan realisasi belanja tidak langsung pada APBD 2018 Provinsi Sulawesi Tengah terlalu gemuk dan didominasi belanja pegawai mencapai Rp1,3 triliun dari total realisasi belanja sebesar Rp3,628 triliun.

"Masih terjadi lonjakan pada pos belanja tidak langsung dengan persentase sebesar 58,09 persen dibanding belanja
langsung yang hanya mencapai 41,91 persen," kata Zulfakar menanggapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna DPRD Sulteng di Palu, Kamis sore.

Menurut Zulfakar, akibat tingginya belanja tidak langsung tersebut, menyebabkan laporan arus kas khususnya pada belanja modal seperti jalan, irigasi dan jaringan tertekan dan hanya mampu terealisasi sebesar Rp342,2 miliar. 

Demikian halnya pada belanja bangunan dan gedung hanya Rp171,142 miliar, dan belanja peralatan dan mesin hanya Rp127 miliar. 
"Padahal dari sisi kebutuhan pembangunan khususnya jalan, irigasi dan jaringan masih sangat membutuhkan anggaran yang besar," katanya.

Zulfakar mengatakan dengan postur belanja tidak langsung pada APBD 2018 khususnya belanja pegawai yang demikian gemuk tersebut, Fraksi Demokrat menyarankan perlunya dievaluasi kembali terhadap kemungkinan kuantitas pegawai yang terlalu banyak dan lebih memaksimalkan kualitas pegawai.

"Meski kami menyadari tingginya belanja pegawai tersebut karena adanya pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi," katanya.

Zulfakar menyebut belanja pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memegang peranan sebesar 36,33 persen dari total realisasi APBD 2018.

Dirinya berharap pada APBD Perubahan 2019 nanti belanja pegawai tersebut dapat dievaluasi kembali dengan didukung data-data terkini terhadap jumlah pegawai dan beban kerja yang diembannya. 

Menurut Zulfakar, pemerintah daerah mestinya juga sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dimana pada
era digital sekarang ini, perusahaan swasta telah berlomba meminimalkan jumlah karyawan dengan mendorong pemanfaatan teknologi
modern.

"Kiranya ini juga dapat diterapkan terhadap manajemen pemerintahan," katanya.

Ia mengatakan efisiensi APBD mutlak diperlukan mengingat masih banyak sektor penting yang membutuhkan anggaran besar demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

"Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar sehingga dapat meningkatkan persentase belanja langsung khususnya belanja modal yang realisasinya pada APBD 2018 hanya mencapai Rp459,7 miliar," sebutnya.

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengemukakan belanja daerah pada APBD 2018 yang dianggarkan sebesar Rp3,9 triliun, namun realisasinya mencapai 90,78 persen atau sebanyak Rp3,628 triliun.

Menurut rencana DPRD Sulawesi Tengah segera menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar