"Sesuai amanah perundangan utamanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataa, dalam pasal 15 disebutkan bahwa untuk menunjang kepariwisataan maka pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah," kata Longki Djanggola, di Poso, Rabu.
Longki Djanggola, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra, Siti Norma Mardjanu membuka kegiatan sosialisasi standar usaha pariwisata, yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha dan organisasi perangkat daerah terkait, di Poso, Rabu.
Poso menjadi salah satu daerah potensial destinasi wisata. Di daerah ini terdapat situs cagar budaya megalitikum di Kawasan Lore, yang hingga saat ini ramai dikunjungi masyarakat serta menjadi tempat penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Karena itu, Gubernur mendorong agar pengembang sektor pariwisata di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso harus menjadi satu kesatuan langkah antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Baca juga : Kunjungan pariwisata di Sulteng meningkat
Menurut Gubernur, dibutuhkan kerjasama berkesinambungan dan terarah/tepat sasaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melibatkan pelaku usaha/investor kepariwisataan.
"Butuh kerjasama semua pihak, mulai dari pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, masyarakat dan investor. Ini agar mendukung langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan peluang kepada daerah untuk menarik arus investasi di sektor pariwisata," sebut Gubernur.
Gubernur menyebut Sulawesi Tengah berpeluang besar menjadi salah satu daerah destinasi wisata di Indonesia, karena memiliki keunggulan objek wisata di masing-masing kabupaten/kota.
"Namun hal lain yakni pembangunan sektor kepariwisataan perlu diikutkan dengan peningkatan sumber daya manusia yang handal, sarana prasarana dan infastruktur penunjang kepariwisataan," sebutnya.
***
