Realisasi belanja APBD Sulteng baru 31,82 persen

id APBD SUlteng

Realisasi belanja APBD Sulteng baru 31,82 persen

Suasana rapat Tepra APBD SUlteng periode Juni 2019 di Kantor Gubernur Sulteng, dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate, Jumat (5/7). (HumasProv)

Untuk itu diharapkan strategi dari kepala OPD untuk dapat segera merealisasikan anggarannya
Palu (ANTARA) - Realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 cenderung melambat dibanding dengan realisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) periode Juni 2019 di Palu, Jumat, menyebutkan realisasi belanja baru mencapai 31,82 persen, sementara realisasi pendapatan telah melampaui 50 persen.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah selaku Sekretaris Tepra, Richard A, Djanggola, menyebut realisasi APBD sampai dengan 30 Juni 2019 mencapai Rp1,381 triliun atau mencapai 31.82 persen dari total APBD Provinsi Sulawesi Tengah Rp4,341 triliun.

Dari total realisasi tersebut kata Richard, realisasi pada pos belanja tidak langsung sebesar Rp882,8 miliar dan Belanja langsung Rp498,5 miliar.

Jika melihat perbandingan realisasi capaian belanja APBD tersebut, persentasenya lebih rendah dibanding realisasi empat tahun pada sebelumnya pada periode yang sama.

Pada tahun 2015 realisasi anggaran mencapai 33.85 persen, tahun 2016 sebesar 36,48 persen atau naik 2,63 persen, dan tahun 2017 sebesar 35,33 persen turun 1,15 dibanding 2016.

Pada tahun 2018 realisasi belanja sebesar 35,15 persen atau turun tipis 0,21 persen dari 2017. Sementara realisasi belanja tahun 2019 mencapai 31,82 persen atau turun 3,3 persen.

Baca juga : Realisasi PAD Sulawesi Tengah capai Rp1 triliun

Richard mengatakan realisasi anggaran yang belum sesuai dengan target tersebut dipengaruhi adanya libur dan cuti bersama lebaran, sehingga proses pertanggungjawaban kegiatan cenderung lambat.

Selain itu juga masih banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam proses lelang.

Sementara itu Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Hidayat Lamakarate, mewakili Gubernur mengatakan dengan melihat realisasi anggaran yang rendah tersebut maka perlu dilakukan pola atau cara yang lebih baik agar realisasi anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Dia berharap organisasi perangkat daerah dapat memberikan klarifikasi terkait dengan belum tercapainya realisasi anggaran yang belum sesuai dengan target.

Sekda juga mengharapkan agar kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat mensosialisasikan kepada penyedia jasa terkait adanya perubahan sistem Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga : Realisasi APBD Sulteng capai 13,57 persen

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bahran menyampaikan bahwa saat ini terjadi ketimpangan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah.

Saat ini realisasi pendapatan Pemda Provinsi sudah mencapai lebih dari 50 persen tetapi realisasi belanja sangat rendah hanya mencapai 31.82 persen.

Sehingga kata dia, sudah dipastikan adanya kelambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat lambatnya uang beredar di masyarakat.

"Untuk itu diharapkan strategi dari kepala OPD untuk dapat segera merealisasikan anggarannya," katanya.***