Legislator Palu minta penjelasan dana stimulan korban bencana Palu

id Palu,Kota Palu,DPRD Palu,DPRD Kota Palu

Beberapa anak sedang duduk di atas puing-puing rumah yang rusak akibat likuefaksi di atas bekas kawasan eks likuefaksi Balaroa. (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)

Yang sedang kita selesaikan, dari 1.594 yang sudah diverifikasi dan memenuhi tiga hal itu 1.170, sedangkan sisanya belum clear karena ternyata ada yang terdata tapi dia berada di zona merah
Palu (ANTARA) - Legislator DPRD Kota Palu Nanang mempertanyakan kejelasan bantuan dana stimulan bagi korban bencana 28 September 2018 yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan bahkan hilang.

Nanang mengatakan hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui kejelasan bantuan stimulan terutama mengenai progres pencairannya sehingga banyak korban bencana yang terus bertanya-tanya.

"Masyarakat, sekarang tidak tahu dari mana sumbernya, bagaimana sumbernya, uangnya dari mana. Dalam kesempatan ini mungkin bisa dijelaskan," kata Nanang pada rapat penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) untuk APBD Perubahan 2019, Jumat.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi B DPRD Palu itu juga dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu.

Anggota Komisi B itu meminta agar Kepala BPBD Palu Pressly Tampubolon yang hadir dalam rapat tersebut memaparkan mekanisme pemanfaatan bantuan dana stimulan untuk para korban bencana dan kriteria penerima bantuan dana stimulan itu.

"Karena keluarga besar saya korban bencana di Kelurahan Layana sekitar 270 KK (Kepala Keluarga) dan di Kelurahan Tonda sekitar 72 KK yang sekarang tinggal di huntara (hunian sementara) mempertanyakan itu. Simpang siurnya informasi ini saya harapkan dijawab di sini," pintanya.

Baca juga : Dana stimulan dan santunan duka tahap satu korban bencana Sulteng sudah ditransfer

Wali Kota keluhkan lambatnya dana stimulan dan santunan duka


Kepala BPBD Kota Palu Pressly Tampubolon mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak yang rumahnya rusak melalui media massa hingga ke tingkat kecamatan.

"Dangan menghadirkan masyarakat calon penerima dana stimulan yang akan masuk dalam kelompok masyarakat (pokmas) di setiap kelurahan sebagai syarat dapat memanfaatkan bantuan dana stimulan tersebut," katanya.

Dijelaskan kuota penerima dana stimulan tahap satu yang diberikan kepada Pemerintah Kota Palu sebanyak 1.594 orang berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pedoman BPBD Palu dalam bekerja.

"Dana stimulan itu adalah hibah luar negeri yang masuk ke rekening BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Olehnya karena itu adalah hibah atau bantuan dari luar negeri maka tidak dimasukkan dalam APBD Kota Palu," jelasnya. 

Dia mengatakan dana itu ditransfer ke kas BNPB kemudian ditransfer ke kas BPBD kabupaten atau kota terdampak bencana. 

"Saat ini dananya sudah ada di kas BPBD Palu," lanjutnya.

Baca juga : LPBI-NU bantu stimulan modal usaha perempuan korban bencana Sulteng

Selain itu ia mengatakan ada 12 tahap yang harus dipenuhi dan dilalui baik oleh calon penerima bantuan dana stimulan dan Pemkot Palu melalui BPBD Palu, salah satunya melalui proses verifikasi dan validasi terhadap data-data calon penerima dana stimulan.

"Agar sesuai dengan tiga hal yakni ,ada NIK (Nomor Induk Kependudukan), ada NOP (Nomor Objek Pajak) dan ada bukti kepemilikan rumah.
 Yang sedang kita selesaikan, dari 1.594 yang sudah diverifikasi dan memenuhi tiga hal itu 1.170, sedangkan sisanya belum clear karena ternyata ada yang terdata tapi dia berada di zona merah," terangnya.

Pressly mengatakan jika rumah korban bencana berada di zona merah maka tidak akan menerima bantuan dana stimulan, melainkan akam direlokasi dan mendapat bantuan hunian tetap (huntap) di lokasi relokasi yang telah ditetapkan di Kelurahan Duyu atau di Kelurahan Tondo dan Talise.

Selian itu sambungnya, ada juga calon penerima bantuan dana stimulan yang bukan mendaftarkan hunian yang rusak, melainkan tempat usaha. Sehingga BPBD Palu mencoret dari daftar penerima dana stimulan.

"Ada juga yang terdata setelah dicek lagi ternyata bukan hunian tapi tempat usaha misalnya kios, bengkel dan lain-lain," katanya.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar