Pengamat: menteri kabinet kerja II jangan berdasar politik identitas

id kursi menteri,kabinet kerja jilid II,jatah kursi menteri,kabinet kerja jilid 2

Pengamat:  menteri kabinet kerja II jangan berdasar politik identitas

Emrus Sihombing. (Antara)

Kita harus berhenti melakukan politik identitas, hentikan pemilihan menteri atas dasar etnis, agama, gender
Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi dan politik Dr Emrus Sihombing mengatakan jangan sampai pemilihan menteri pada Kabinet Kerja jilid II berdasarkan politik identitas.

"Kita harus berhenti melakukan politik identitas, hentikan pemilihan menteri atas dasar etnis, agama, gender," kata Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Emrus berpendapat bahwa gender juga salah satu hal yang sering dipermasalahkan publik. Padahal, laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama sebagai menteri, apapun kementerian yang didudukinya.

"Saya tidak setuju dengan yang orang bilang harus ada laki-laki dan perempuan, kalau memang yang mumpuni kebetulan seluruhnya perempuan ya kenapa tidak semuanya perempuan? Atau kebetulan semuanya laki-laki kenapa tidak semuanya laki-laki? Atau sebagian laki-laki dan sebagian perempuan juga boleh, ya artinya jangan sampai dipilih karena gendernya," ujar Emrus.

Emrus mengatakan para calon menteri Indonesia harus memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi, dan yang paling penting mencintai Pancasila di dasar hatinya.

Ke depan, Emrus berharap jangan sampai ada perselisihan antarkementerian, walaupun ada perbedaan pendapat, para menteri harus membahasnya pada rapat-rapat kabinet dan tidak semestinya dibuka kepada publik.

"Jangan ada juga yang merasa kementeriannya lebih hebat dari kementerian yang lain, istilahnya egosektoral yaitu merasa kementeriannya lebih diutamakan dari kementerian yang lain, jangan gunakan kementerian ini sebagai tumbuhnya suatu kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif," kata Emrus.

Emrus juga berharap para menteri terpilih untuk Kabinet Kerja jilid II nantinya dapat harmonis menjadi satu kesatuan.

"Mereka harus menjadi orkestra yang baik, ibaratnya mereka sebagai pemain musik dengan alat musiknya masing-masing sehingga menghasilkan musik yang enak didengar. Jadi ada suatu kesatuan yang utuh di antara mereka," kata Emrus.

Baca juga: Pengamat: Najwa Shihab mumpuni jadi Menteri Sosial
Baca juga: Jokowi : tak ada jatah-jatahan kursi menteri
Baca juga: Surya Paloh: Kursi menteri hak prerogatif Presiden Joko Widodo