Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan penerapan kebijakan tentang Identitas Perangkat Seluler Internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) akan selesai dalam enam bulan setelah aturan tingkat menteri ditandatangani.
"Prosesnya masih banyak yang harus kami lalui. Targetnya, kami memanfaatkan momentum 17 Agustus," kata Menkominfo Rudiantara dalam diskusi "Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri, Negara Akibat Ponsel Black Market dan Solusinya" di kantor Kominfo di Jakarta, Jumat.
Rudiantara menjelaskan penandatanganan kebijakan IMEI oleh tiga kementerian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, akan berlangsung pada Agustus.
Meskipun memanfaatkan momentum 17 Agustus, Rudiantara menyebut kebijakan tersebut tidak lantas ditandatangani pada 17 Agustus.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, menjelaskan kementeriannya perlu menyiapkan setidaknya delapan hal terkait aturan IMEI sebelum diberlakukan.
Hal-hal yang perlu disiapkan Kominfo untuk menyusun Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina) antara lain basis data yang solid, sinkronisasi dengan operator seluler, hingga menyiapkan pusat layanan konsumen untuk membantu jika terjadi kendala kepada konsumen.
"Perkiraan kami untuk menyiapkan delapan hal itu, kami perlu enam bulan," kata Ismail.
Ismail menjelaskan peraturan tentang IMEI itu akan berjalan dan dieksekusi oleh seluruh operator seluler setelah enam bulan sejak ditandatangani.
Ismail meminta masyarakat tidak perlu resah jika peraturan itu sudah berlaku karena data mengenai IMEI sudah masuk ke operator seluler dan pemerintah juga menyiapkan aplikasi pelaporan.
Berita Terkait
Rupiah merosot dipicu sentimen suku bunga kebijakan AS
Selasa, 26 Maret 2024 9:51 Wib
Harga emas menguat jelang keputusan kebijakan moneter The Fed
Kamis, 21 Maret 2024 8:29 Wib
IHSG menguat jelang kebijakan suku bunga domestik dan global
Senin, 18 Maret 2024 9:58 Wib
AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR 2025-2029
Kamis, 7 Maret 2024 11:22 Wib
Harga emas naik karena adanya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter
Rabu, 6 Maret 2024 7:54 Wib
BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan
Jumat, 1 Maret 2024 11:55 Wib
Kebijakan visa baru, kesempatan kerja pelajar asing di Jepang meluas
Kamis, 29 Februari 2024 14:32 Wib
Pemerintahan baru perlu rumuskan konsep kebijakan luar negeri
Kamis, 29 Februari 2024 9:17 Wib