Pemerintah Indonesia akan gelar konferensi regional terkait bantuan kemanusiaan

id LSM kemanusiaan,penyaluran bantuan kemanusiaan,isu kemanusiaan

Pemerintah Indonesia akan gelar konferensi regional terkait bantuan kemanusiaan

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard (kedua kiri) dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (6/8/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan konferensi regional terkait bantuan kemanusiaan yang akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan badan-badan pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan dari 18 negara, termasuk di dalamnya 10 anggota ASEAN.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Jepang, Korea Selatan, China, Papua Nugini, Timor Leste, India, Australia, dan Selandia Baru.

Konferensi tersebut akan dilaksanakan di Jakarta pada 8-9 Agustus 2019 dengan mengangkat tema “Meningkatkan Aksi Kemanusiaan di Asia Tenggara” (Enhancing the Capacity of Humanitarian Action in Southeast Asia).

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard, penyelenggaraan konferensi regional itu sejalan dengan salah satu fokus diplomasi yang dijalankan Indonesia yaitu diplomasi kemanusiaan.

Penyelenggaraan konferensi tersebut dilatarbelakangi kesenjangan kapasitas LSM dan badan-badan pemerintah dalam melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan, yang telah melampaui batas-batas negara, seperti yang terlihat di Myanmar dan Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Perbedaan kapasitas yang cukup berbeda ini mengakibatkan inefisiensi dalam pemberian bantuan,” kata Febrian dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Karena itu, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menginisiasi konferensi regional yang bertujuan memfasilitasi pembangunan kapasitas dan menyamakan metode kerja serta teknik pelaksanaan pemberian bantuan kemanusiaan bagi para LSM.

Pembahasan dalam konferensi tersebut akan meliputi lima topik yaitu penguatan aksi kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal, serta penguatan institusi-institusi penyalur bantuan; kolaborasi multisektoral, mengingat perlu adanya kerja sama berbagai pihak untuk menyatukan upaya dalam penanganan kemanusiaan.

Selanjutnya adalah isu pelindungan dan pelibatan perempuan serta penyandang disabilitas dan orang tua, juga perlindungan dan memberdayakan warga atau korban tragedi kemanusiaan; keberlanjutan dalam rangka penyelenggaraan bantuan kemanusiaan yang mengharuskan adanya transisi dari respons darurat ke pembangunan; serta perlindungan aktor-aktor kemanusiaan dimana perlu dibentuk mekanisme perlindungan bagi pekerja kemanusiaan.

Dengan menghadirkan pembicara dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), lembaga think thank, dan akademisi, konferensi itu diharapkan bisa membentuk sebuah jejaring antara LSM dan badan-badan kemanusiaan.

“Harapannya agak ambisius memang, tetapi kami ingin membentuk asosiasi kemanusiaan yang tingkatnya regional. Kalau ini bisa terbentuk, akan jadi hasil luar biasa dari Indonesia, terutama saat sekarang kita duduk di kursi anggota tidak tetap DK PBB,” tutur Febrian.

Jika disepakati sebuah prosedur operasi standar (SOP) bersama di dalam kawasan, kata Febrian, tentu akan semakin memudahkan kinerja LSM dan badan-badan kemanusiaan untuk menangani berbagai persoalan kemanusiaan yang ada.

“Penyaluran bantuan, misalnya, diharapkan bisa lebih tertata sehingga tidak saling berebutan,” kata Febrian.
 

Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar