Pemkab Parimo tekankan penggunaan DAK-BOS harus sesuai juknis

id DAK, dana Bos, parimo

Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai (tengah) saat menghadiri kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khsusu (DAK) dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Tomini, Rabu (7/8). (Antaranews/Humas Pemkab Parimo)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menekankan penggunaan Dana Alokasi Khsusu (DAK)  dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berdasarkan petunjuk teknis. 

"Penggunaan dana jangan asal pakai, wajib hukumnya merujuk pada aturan atau petunjuk teknis, " kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai saat melaksanakan sosialisasi DAK dan BOS bersama para kepala sekolah dan operator, di Tomini, Rabu.

Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan sekolah dan operator sekolah  Kecamatan Palasa, Tomini, Mepangan dan Ongka Malino yang berlangsung di Kecamatan Tomini. 

Wabub mengatakan sebelum pencairan dana DAK perlu dilakukan peninjauan oleh inspekotrat. 

"Jika ada yang meminta pekerjaan melalui DAK mengatasnamakan pejabat tertentu, para kepala sekolah harus berani menantang, jangan sampai ada pekerjaan milik pejabat tertentu, " ujar Badrun yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong. 

Penggunaan dan pengelolaan anggaran untuk kepentingan peningkatan kualitas mutu pendidikan dan infrastruktur harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tepat sasaran. 

Menurut Wabub, anggaran negara yang banyak bermasalah disektor pendidikan adalah dana BOS. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah terdapat sekitar Rp15 miliar dana BOS yang tidak tertelusuri, sehingga jika statuanya demikian maka konsekwensi pengembalian ke kas negara. 

"Inspektorat harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggubaan dana BOS, jangan sampai terjadi pengembalian, " ucap Badrun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong Adrudin meminta para pimpinan sekolah agar meruah cara berpikir tentang dana BOS, Sebab dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah bukan milik pejabat tertentu.

"Pimpinan sekolah harus menempatkan dana DAK dan BOS sesuai porsi dan kebutuhan prioritas," katanya menambahkan.
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar