Kali ini Aristan menyasar puluhan warga di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sekaligus konsolidasi pemenangan jelang pilkada serentak 2020 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu.
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulteng, Mohammad Hamdin, di Palu, Rabu mengklaim puluhan warga yang hadir dalam pertemuan itu mendukung Aristan menjadi salah satu kandidat wali kota Palu pada pilkada 2020.
“Membangun dari pinggiran menjadi alasan utama antusias rakyat mendukung Aristan,” kata Mohammad Hamdin.
Aristan merupakan politisi Partai NasDem di Sulawesi Tengah. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kepemiluan DPW NasDem Sulteng. Aristan juga dikenal sebagai tokoh gerakan dan aktivis lingkungan serta agraria di Sulawesi Tengah.
Pria jebolan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Sagarmatha itu pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng.
Atas pilihannnya untuk maju bertarung di pilkada Kota Palu, memuat Partai NasDem memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Aristan, untuk melakukan konsolidasi jelang pilkada.
Hamdin menyebutkan, salah satu warga Besusu Barat, Ros, menyampaikan bahwa Aristan adalah figur yang tepat dan layak memimpin Kota Palu.
Hamdin menyebut, kandidat wali kota yang mengusung gagasan Palu Baru ini memang terbilang cukup masif dalam mempersiapkan diri. Semua kelurahan telah didatangi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan gagasanya tentang membangun Palu.
“Kita mesti membangun Palu dengan inisiatif-inisiatif dari bawah. Rakyat mesti diberi tempat dalam menentukan, mengontrol dan mengevaluasi segala kebijakan. Membangun dari pinggiran adalah gagasan dimana rakyat diberi kekuasaan dalam memperjuangkan kesejahteraanya,” sebut Aristan.
Selain itu, salah satu program unggulan yang menjadi andalanya adalah Rp1 miliar per kelurahan. Distribusi anggaran ini untuk memastikan pembangunan dan pemberdayaan rakyat dilakukan ditingkatkan lebih rendah yakni kelurahan.
“Kita akan mendorong rakyat bermusyawarah menentukan kebijakan. Anggaran partisipatif seperti ini dapat mengatasi pola penganggaran yang selama ini ekslusif dan tidak transparan. Seluruh komponen rakyat, baik Individu, kelompok masyarakat, organisasi-organisasi rakyat di tingkat kelurahan akan berpartisipasi dalam setiap musyawarah di tingkat kelurahan,” ujar Aristan.
***
