"Oleh karenanya, penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait di mana intervensi itu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif," kata Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Politik Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng, Moh Faisal Mang pada rapat koordinasi percepatan dan penilaian aksi penurunan stunting kabupaten/kota setempat tahun 2019, di Aula Bappeda Sulawesi Tengah, Selasa.
Gubernur memaparkan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pertama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis pada masa dewasanya. Bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya dua sampai dengan tiga persen produk domestik bruto setiap tahunnya.
Aksi intervensi penurunan stunting salah satu prioritas nasional yang harus didukung oleh setiap daerah dan wajib diseriusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Menurut Gubernur Longki, penanganan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, serta penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP).
Baca juga: Pemberian ASI eksklusif bayi dapat mencegah kekerdilan
Baca juga: Kasus kekerdilan ana di Kota Palu turun 11 persen
Karena itu, pemerintah mencanangkan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang ditetapkan melalui peraturan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Dari situ, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 - 2019 dan rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan 2017 - 2019.
Atas hal itu, Pemprov Sulteng melakukan intervensi intervensi dengan memasukkan program dan kegiatan terkait pada dokumen perencanaan seperti RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 - 2021 yang saat ini dalam proses perubahan.
Kemudian, penurunan stunting menjadi salah satu rencana aksi daerah ketahanan pangan dan gizi Sulawesi Tengah tahun 2015 - 2019, yang saat ini dilakukan penyusunan kembali untuk periodisasi tahun 2020 - 2024.
Selanjutnya intervensi stunting menjadi salah satu RAD tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2018 - 2021.
Mewujudkan aksi penurunan stunting yang berkualitas tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja, tetapi memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah provinsi, kabupaten, legislatif, dunia usaha, masyarakat madani dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan," kata Gubernur.
