Realisasi APBD Sulteng 2019 capai 40,8 persen

id Realisasi APBD,Tepra

Realisasi APBD Sulteng 2019 capai 40,8 persen

Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mewakii Gubernur saat memimpin rapat Tepra 2019 di Kantor Gubernur, Jumat. (HumasProv)

Dan kalau melihat kelambatan realisasi pada masing masing OPD adalah pada realisasi belanja modal
Palu (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 31 Juli 2019 mencapai sebesar Rp1,771 triliun atau sebesar 40,8 persen dari total APBD Rp4,341 triliun.

Hal itu terungkap pada rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin Sekretaris Provinsi Hidayat Lamakarate di Kantor Gubernur, Jumat.

Sekretaris Tepra Farida Karim mengatakan realisasi APBD tersebut terdiri realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,065 triliun dari jumlah belanja tidak langsung Rp2,370 triliun.

Selanjutnya realisasi Belanja Langsung sebesar Rp705,9 miliar dari total Belanja Langsung sebesar Rp1,971 triliun.

Baca juga : Pemprov Sulteng ajukan perubahan belanja Rp4,5 triliun

Realisasi belanja APBD Sulteng baru 31,82 persen

Plt. Karo Adm Perekonomian dan Pembangunan Setdarov itu menyebut bahwa realisasi belanja barang dan jasa per 31 Juli 2019 mencapai 41,9 persen dan realisasi belanja modal 27,68 persen.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengatakan jika melihat perkembangan realisasi anggaran tersebut progresnya relatif kecil. 

"Tidak ada perkembangannya dengan melihat progres dari realisasi setiap OPD kenaikannya hanya tujuh persen dari realisasi per 31 juni 2019.

Dirinya berharap laporan tim Tepra tersebut menjadi catatan penting kepada setiap OPD untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran belanja sesuai ketentuan dan target yang sudah ditetapkan masing masing OPD.

"Dan kalau melihat kelambatan realisasi pada masing masing OPD adalah pada realisasi belanja modal," katanya.

Sekda juga meminta klarifikasi kepada pimpinan OPD apa yang menjadi kendala dalam realisasi APBD tersebut sehingga perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama.***