Kota Gaza (antarasulteng.com) - Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), Minggu, menuduh kantor
Presidan Palestina Mahmoud Abbas dan partainya, Fatah, menghalangi upaya
rekonsiliasi nasional dengan menolak usul pertemuan puncak di Qatar.
Tindakan Fatah berpangkal dari masalah perwakilan diplomatik
Palestina setelah Qatar menyerukan pertemuan puncak mini, yang akan
menempatkan status HAMAS sama dengan Fatah.
"Presiden dan Fatah berpegang pada masalah perwakilan dan keabsahan
adalah pembenaran yang keliru dan itu memperlihatkan tanggung jawab
mereka karena menghalangi upaya rekonsiliasi," kata Sami Abu Zuhri, juru
bicara HAMAS.
"HAMAS menang dalam pemilihan umum 2006, jadi Fatah mesti
menghormati keabsahan HAMAS dan bukan menggunakannya sebagai dalih untuk
menghalangi jalan rekonsiliasi," kata Abu Zuhri kepada Xinhua.
Sehari sebelumnya, seorang pembantu Abbas mengatakan bahwa hanya ada
"perwakilan sah yang tunggal buat rakyat Palestina di setiap pertemuan
puncak Arab, regional, dan internasional".
Sementara itu Amir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Ath-Thani
menyarankan pertemuan mini Arab mengenai perujukan Palestina selama
pembukaan pertemuan tingkat tinggi tahunan Liga Arab di Doha, Selasa
(26/3). Seruan itu langsung disambut baik oleh HAMAS.
Setahun setelah menang dalam pemilihan anggota Dewan Legislatif,
HAMAS mengusir pasukan Abbas, mendepak Fatah dan mengambil-alih Jalur
Gaza pada 2007, sehingga kekuasaan Abbas terkungkung di Tepi Barat
Sungai Jordan.
Mesir dan Qatar telah menengahi beberapa kesepakatan antara kedua
gerakan itu agar rujuk, membentuk pemerintah peralihan, menyatukan dinas
keamanan dan menyelenggarakan pemilihan umum. Namun, semua kesepakatan
tersebut belum bisa dilaksanakan. (C003/Xinhua-OANA/skd)
Hamas Tuduh Fatah Halangi Rekonsiliasi
Seorang anak lelaki mengibarkan bendera Palestina dalam pawai merayakan hari jadi ke 48 berdirinya Gerakan Fatah di Kota Gaza, Jumat (4/1). (REUTERS/Mohammed Salem)
Presiden dan Fatah berpegang pada masalah perwakilan dan keabsahan
