"Beberapa dampak dari potensi konflik horizontal sudah mulai terjadi dan dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan bagian barat Gorontalo Utara ini," ujar Wisye, merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi di Kecamatan Tolinggula.
Diantaranya, penolakan bagi warga Desa Umu dan Desa Molangato, Kecamatan Palele, untuk memasuki wilayah Kecamatan Tolinggula.
Selama ini, warga di dua desa dari wilayah Buol itu melakukan aktivitas perekonomian di Pasar Tolinggula.
"Mereka belanja keperluan harian di Pasar Tolinggula, memasok air bersih bahkan gas elpiji dari wilayah Tolinggula, namun sengketa tapal batas menyebabkan warga di dua desa itu tidak lagi mudah masuk ke daerah ini," ujar politikus Partai Golkar itu.
Penolakan tersebut ucapnya, sangat wajar, mengingat ancaman hilangnya sebagian besar wilayah di Kecamatan Tolinggula, untuk masuk menjadi wilayah Kecamatan Palele, Buol, sangat tidak diinginkan warga Tolinggula.
Baca juga : Kemendagri diharap segera selesaikan tapal batas sulteng-sulbar
Namun karena kita tidak menginginkan kekisruhan di wilayah Tolinggula, tentunya kata Wisye, kondisi ini tidak bisa dibiarkan sebab berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Secara tegas Wisye mengaku, memiliki prinsip yang sama dengan enam ribu warga Kecamatan Tolinggula, yang tidak ingin wilayahnya diambil pihak Buol, Sulawesi Tengah.
Maka dampak sengketa tapal batas itu harus mampu diredam dengan tuntas, agar tidak merugikan masyarakat di dua wilayah ini.
"Saya berharap penuntasannya disegerakan," ucap Wisye.
Baca juga : Pemkot Palu-Pemkab Sigi bahas tapal batas
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang baru saja dilantik pada (9/9) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo Utara, Thomas Mopili, mengatakan sangat menyeriusi penyelesaian sengketa tapal batas tersebut.
Ka bahkan akan mendorong pemerintah provinsi melalui DPRD untuk segera duduk bersama menuntaskannya.
Secara pribadi kata Thomas, ia yang memiliki hubungan emosional yang erat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, akan meminta duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat penyelesaian tapal batas Gorontalo Utara dan Buol.
"Melalui fraksi Golkar DPRD provinsi, saya akan mengupayakan hal yang sama, mendorong percepatan penyelesaiannya," ucap Thomas.
Ia meyakini, upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo pada periode 2014-2019 pun sudah sangat kuat.
"Kita optimistis, wilayah Tolinggula tidak akan bergeser sedikitpun," ujar Thomas.
