Pemprov Sulteng gelar rapat koorsinasi Bansos pangan

id Bandos, pasangan, dinas sosial, sulteng

Pemprov Sulteng gelar rapat koorsinasi Bansos pangan

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Ridwan Mumu saat memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis, di Palu, Selasa (17/9). (ANTARA/HO-Humas Pemrov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Sosial setempat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) pangan. 

Asiaten Bidang Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Elim Somba mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat menghadiri kegiatan itu, di Palu, Selasa mengatakan rapat koordinasi perlu dilakukan untuk mempercepat upaya transformasi bantuan sosial.

"Sesuai kebijakan Presiden, seluruh bantuan rastra bagi masyarakat miskin diarahkan untuk beralih sepenuhnya menjadi bantuan pangan non tunai (Bpnt), " ujar Elim. 

Sulteng, paparnya, di tahun 2018 khususnya kota Palu sudah menggunakan sistem Bpnt yang semula dijadwalkan tahap III pada Bulan Juli  namun di tunda. Pada oktober tahun lalu kembali dijadwalkan tetapi tertunda akibat bencana yang melanda Palu, Sigi dan Donggala yang merupakan daerah terprah akibat dampak gempa, tsunami dan likuefaksi. 

Oleh karena itu,  penyaluran bansos rastra melalui Bpnt di Sulteng tahun 2019 menurutnya, sejumlah kendala di hadapi antara lain adanya perbedaan data penerima manfaat yang bersumber dari Bulog, selain itu belum semua kabupaten/kota melaporkan surat keputusan pembentukan tim kordinasi bantuan sosial pangan.

"Melalui kegiatan ini perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Bpnt. Bagi kabupaten yang belum menyerahkan surat keputusan pembentukan tim koordinasi agar segera dilaksanakan, " harapnya. 

Kepala Dinas Sosial Sulteng Ridwan Mumu mengatakan, kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi bansos pangan dirangkaikan dengan peluncuran program perubahan Cerdas Bencana Bejalar dari Padagimo yang tujuannya mengenali tanda-tanda alam serta pengelolaan kebencanaan sebagai upaya mitigasi tepat. 

Program mitigasi bencana tersebut diarahkan bagaimana menghadapi situasi darurat dan tindakan penyelamatkan diri.

"Melalui program ini diharapkan menghasilkan inovasi baru yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional," kata dia.