Dua agenda menjadi prioritas pimpinan DPRD Parigi Moutong

id DPRD, Parigi Moutong, pimpinan DPRD

Dua agenda menjadi prioritas pimpinan DPRD Parigi Moutong

Suasana pengambilan sumpah unsur pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, di Parigi, Kamis (19/9/2019). (ANTARA/Moh Ridwan)

Agenda itu yakni pembahasan alat kelengkapan dewan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020
Parigi (ANTARA) - Dua angenda mendesak menjadi prioritas bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah yang baru diambil sumpah dan ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

Ketua DPRD definitif Parigi Moutong Sayutin Budiyanto saat rapat paripurna istimewa, di Parigi, Kamis mengatakan sejumlah agenda yang mendesak di legislatif akan segera dijadwalkan dan dibahas sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan berlaku.

"Agenda itu yakni pembahasan alat kelengkapan dewan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020," ungkap Sayutin yang juga politisi Fraksi Partai Nasional Demkokrat (NasDem) ini.

Sayutin diambil sumpahnya bersama dua unsur pimpinan dewan lainnya yakni, Faisan Badja sebagai Wakil Ketua I dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Sugeng Salilama sebagai Wakil Ketua II asal Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) untuk masa jabatan 2019-2024. Mereka diambil sumpah oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Parigi Y M Dwi Sugianto.

Partai besutan Surya Paloh itu memenangkan lima kursi di Parigi Moutong pada Pemilihan legislatif 2019 dengan perolehan suara sebanyak 30.383 suara mengalahkan perolehan suara partai lainnya termasuk PDIP dan Gerindra.

Di kesempatan itu, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur anggota DPRD dan lembaga eksekutif serta seluruh masyarakat Parigi Moutong yang sudah mempercayakan pihaknya menahkodai lembaga legislatif selama lima tahun ke depan.

Olehnya, DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah perlu bersinergi dengan pemerintah setempat sebagai pengambil kebijakan dalam rangka menyukseskan program pembangunan daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin dua lembaga ini legislatif dan eksekutif selalu harmonis serta saling mendukung agar tidak ada lagi kesan saling berlawanan, " ujarnya.

Sebagaimana tugas dan fungsi DPRD diatur dalam peraturan dan perundang-undangan melaksanakan fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama-sama bupati termasuk membahas dan menyetujui APBD bersama kepala daerah dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wahana melaksanakan demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasa 1945," kata dia.
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar