Jakarta (ANTARA) - Deputy Country Director Huawei CBG Indonesia, Lo Khing Seng, mengaku isu pemblokiran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk perangkat konsumen Huawei sempat memengaruhi penjualan di Indonesia.
"Saat berita itu timbul, angka (penjualan) saat Lebaran tidak seperti yang diharapkan. Tetapi, itu terjadi karena banyak beredar berita yang tidak benar," ujar Lo ditemui usai peluncuran Huawei Nova 5T di Jakara, Rabu.
Lo mengklaim banyak berita simpang siur terkait pemblokiran AS terhadap produk Huawei misalnya kabar mengenai Huawei hanya dapat aktif 90 hari dan ponsel P30 Pro yang dijual sangat murah.
Namun menurut Lo, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei melakukan "pause" ketika tim legal bekerja untuk memilah mana yang bisa dilakukan atau tidak di AS.
"Setelah itu terjadi, respons konsumen khawatir," katanya.
Respons pengguna sempat membuat penjualan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi, Lo enggan menyebut secara spesifik persentase penurunan penjualan.
"Jadi, saat Mei, Juni, jualan kami memang tidak sesuai dengan saat Lebaran, yang seharusnya musim panen, malah turun. Tapi, Juli naik lagi karena orang tahu berita itu tidak benar," katanya.
Peningkatan penjualan tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh komitmen para mitra untuk terus mendukung Huawei.
"Partner kami, seperti Erafone, mendukung. Mereka memberikan jaminan kalau bermasalah akan dikembalikan, dan layanan itu diperpanjang hingga akhir 2019," ujar Lo.
Huawei terperangkap di tengah perang dagang China-AS, yang tidak mengizinkan Huawei berbisnis dengan perusahaan AS.
Saat dimasukkan ke daftar hitam di AS, bisnis ponsel Huawei kehilangan akses ke sejumlah rekanannya, salah satunya sistem operasi Androind milik Google.
Baca juga: Huawei luncurkan Nova 5T unggulkan fitur premium
Berita Terkait
Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:06 Wib
Polisi blokir website dan rekening rumah produksi film dewasa
Selasa, 12 September 2023 12:53 Wib
Bappebti blokir 1.075 domain situs web berentitas ilegal
Jumat, 7 Juli 2023 9:47 Wib
DPRD Palu sebut kebijakan wali kota blokir KTP warga keliru
Senin, 13 Februari 2023 10:14 Wib
Anggota DPRD Palu: Kebijakan wali kota blokir KTP warga yang tak bayar retribusi sampah keliru
Minggu, 12 Februari 2023 21:59 Wib
Rusia blokir Facebook batasi akses media
Sabtu, 5 Maret 2022 11:49 Wib
Ukraina minta Apple blokir Rusia
Sabtu, 26 Februari 2022 13:50 Wib
Polisi: Sudah tiga kali unjuk rasa di Parimo blokir jalan utama.
Selasa, 15 Februari 2022 21:37 Wib