Pemerintah beri Rp1,9 triliun hibah bantu perbaikan pembangunan di Palu

id Pembangunan wamena, pembangunan ambon, pembangunan palu, menteri pupr, Basuki Hadimuljono, kepala bnpb, doni monardo, wa

Pemerintah beri Rp1,9 triliun hibah bantu perbaikan pembangunan di Palu

Kepala BNPB Doni Monardo saat memberikan keterangan soal hibah bagi korban gempa Palu dalam jumpa pers bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (8/10/2019). ANTARA/Bayu Prasetyo

Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan telah menandatangani bantuan hibah kepada tiga bupati dan satu walikota sebesar Rp1,9 triliun untuk membantu perbaikan bangunan di Palu, Sulawesi Tengah akibat gempa bumi.

"Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan masing-masing akan mendapatkan uang bantuan berturut-turut senilai Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta.

Data BNPB untuk program "in situ" hibah daerah sebanyak 85.763 rumah yang terdiri dari 15.448 unit rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan.

Selain itu terdapat bantuan "in situ" dari luar negeri yakni sebanyak 4.522 unit rumah, dimana 60 unit rumah sudah dibangun dan 3.000 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan.

Kemudian untuk program bantuan relokasi rumah berjumlah 11.463 unit, yang diberikan dari berbagai lembaga yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8.788 unit rumah, AHA Center sebanyak 75 unit rumah, Mayapada sebanyak 100 unit rumah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 unit rumah.

Namun Doni menambahkan untuk program relokasi masih mengalami persoalan mengenai kekurangan lahan seluas 15 ha.

"Namun atas perintah Wapres Jusuf Kalla segera dituntaskan terkait masalah lahan, kekurangan lahan 15 ha. Arahan Wapres, supaya polanya mengikuti pola Nusa Tenggara Barat, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri," jelas Doni.

Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan progres penanganan bencana alam mulai dari Wamena Provinsi Papua, Palu Sulawesi Tengah hingga Ambon Provinsi Maluku. 

Baca juga: BNPB: masih memungkinkan tinggal di pesisir yang terkena tsunami di Sulteng
Baca juga: Bank Dunia tawarkan bantuan hibah untuk Sulteng


 
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar