Asosiasi politeknik fasilitasi untuk dapatkan informasi pendidikan vokasi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Politeknik dan Industri Indonesia (APII) memfasilitasi pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan mendalami pendidikan vokasi sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada akhirnya mampu mendorong perekonomian nasional.

"Sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa bangsa ini akan membangun pendidikan vokasi untuk lima tahun ke depan, kami mencoba memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dan mendalami tentang pendidikan vokasi," kata Chairman APII Ismet P Ilyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan itu terkait langkah APII menggelar 1st Indonesia Vocational Education and Training Summit 2019"" yang dilaksanakan pada 9 dan 10 Oktober 2019 di Jakarta.

Ia mengatakan pengembangan pendidikan vokasi dengan melibatkan kerjasama institusi pemerintah dan pihak swasta merupakan langkah konkrit perubahan menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

Kegiatan itu diharapkan dapat membuat para pelaku industri dan politeknik mendapatkan keuntungan informasi dan pengetahuan baru, sehingga pada akhirnya bertujuan menekan angka pengangguran dan kelangkaan sumber daya manusia bidang industri yang berkeahlian dan profesional.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo mengatakan jumlah pendidikan tinggi antara politeknik dengan universitas di Indonesia masih jauh berbeda. Tidak tanggung-tanggung, perbedaan itu mencapai lebih dari 80 persen, dimana jumlah politeknik di Indonesia hanya ada 300 dari 4.760 perguruan tinggi yang ada.

"Padahal, jika mengacu pada negara-negara maju, angka politeknik dan universitas harus seimbang keberadaannya. Artinya, Indonesia masih kekurangan 2.075 politeknik dari 300 politeknik yang ada. Standar negara maju itu seimbang. Kalau perguruan tinggi kita sekarang ada 4.760, berarti idealnya kita kurang 2.075 dari 300 politeknik yang ada," katanya.

Patdono menuturkan berdasarkan data Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar 800 tahun untuk menyeimbangkan keberadaan politeknik dengan universitas. Bahkan saat ini hanya terdapat dua hingga tiga pengajuan pembangunan politeknik per tahun.

Ini pun, katanya, pembangunan hanya dilakukan oleh kementerian dan industri. Dari pihak swasta tidak berani membangun karena memakan biaya yang mahal.