Poso (ANTARA) - Hampir setengah dari jumlah penduduk di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yakni sebanyak 114.913 jiwa telah terdaftar sebagai pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Jumlah tersebut sebagian besar telah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), sementara jumlah penduduk Kabupaten Poso sebanyak 251 ribu jiwa sesuai data kependudukan 2017.
Kepala Dinas Sosial Faried Awad melalui Kepala seksi indentifikasi dan penguatan kapasitas bidang fakir miskin, Supadi mengatakan dari jumlah 114.913 itu, terdiri dari 41.698 jiwa belum masuk BDT dan 73.264 jiwa yang telah masuk BDT.
Sebanyak 41.698 itu belum ada pengesahan dari pemerintah, sehingga belum bisa terdaftar dalam BDT.
"Hampir setengah penduduk Poso yang gunakan KIS, kalau jumlah penduduk kabupaten Poso sesuai data 2017 itu, sebanyak 251 ribu," ujar Supadi, di Poso, Rabu.
Menurut Supadi, pengguna KIS sebanyak 41.698 itu, jika sampai Desember 2019 belum ada pengesahan dari pemerintah, akan di non-aktifkan pada 1 Januari 2020.
Sementara menurutnya pengesahan untuk masuk dalam daftar BDT, akan diteliti langsung oleh pusat dengan mengacu pada 11 kriteria syarat mendapatkan kartu KIS.
Dia katakan, jumlah data pemilik KIS merupakan data warga tidak mampu, sehingga dapat dikategorikan hampir setengah penduduk Poso masih tergolong tidak mampu.
Baca juga : Jumlah penerima KIS fakir miskin Poso meningkat
:
Padahal menurutnya data tersebut berdasarkan sumber dari masing-masing desa, yang di duga tidak melihat dari kriteria. Akibatnya data warga tidak mampu terus bertambah setiap tahun.
"Kalau saya liat di desa itu, kemungkinan hanya PNS yang tidak dapat kartu KIS, padahal masih banyak yang non PNS, tergolong ekonomi mampu, tetapi dapat kartu KIS, " tuturnya.
Dijelaskan, terkait dengan jumlah pemilik KIS yang terus bertambah, Dinas Sosial Poso akan melakukan penertiban pendataan warga di desa. Pendataan itu untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan yang tidak benar yang hanya di masukan agar mendapatkan kartu KIS. Semua data itu, kata Supadi, secara otomatis angka kemiskinan Kabupaten Poso naik, padahal sesungguhnya faktanya tidak seperti itu.
"Jangan hanya untuk mendapatkan kartu KIS, pihak desa masukan golongan orang tidak mampu. Nah, data KIS itu, merupakan data angka kemiskinan di Poso yang otomatis akan terus bertambah, seiring dengan jumlah pemilik kartu KIS, " tuturnya.***
Hampir setengah penduduk Poso gunakan kartu KIS
Salah seorang peserta JKN-KIS saat memperlihatkan kartu pesertanya di Palangka Raya, Kamis (5/9/2019). (Antara/Ronny NT)
Kalau saya liat di desa itu, kemungkinan hanya PNS yang tidak dapat kartu KIS, padahal masih banyak yang non PNS, tergolong ekonomi mampu, tetapi dapat kartu KIS
