Palu (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, mengharapkan kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dapat menyeriusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini.
"Kabinet kerja untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, harus benar-benar serius terhadap upaya dan langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini, sebagaimana yang dinarasikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai momentum dan terurai dalam visi dan misi untuk periode pertama dan kedua," kata Ketua Komnas-HAM RI Perwakilan Sulteng Dedi Askari, di Palu, Minggu.
Harapan Komnas-HAM Sulteng berkaitan dengan momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang akan digelar oleh MPR di Jakarta, Minggu.
Dedi juga berharap agar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin nantinya juga dapat menyelesaikan kasus-kasus bernuansa komunal, seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan wilayah atau daerah-daerah lain di Indonesia. Penyelesaian kasus-kasus tersebut, harus berangkat dari skema penanganan yang lebih mengdepankan dialog.
Komnas-HAM berharap, penanganan kasus-kasus tersebut tidak lagi mengedepankan langkah-langkah yang represif dan memobilisasi aparat secara besar-besaran.
"Karena pendekatan represif muatan utamanya ialah stabilitas, pendekatan-pendekatan seperti itu tidak populer dan tidak menyelesaiakan masalah," kata Dedi.
Ia menyebut langkah penyelesaian kasus sangat bergantung pada komitmen dan strategi penyelesaian, karena itu skema dan metodologi penyelesaian kasus perlu diubah. "Harus mengubah skema atau metodologi dengan tidak lagi mengedepankan langkah-langkah represif."
Dia menjelaskan, secara institusional Komnas-HAM diminta untuk berperan besar dalam penyelesaian kasus pelangaran HAM masa lalu dan masa kini, namun hal itu tidak dibarengi dengan dukungan operasional yang memadai seperti lembaga, badan dan kementerian lainnya di Indonesia.
Oleh karena itu, Komnas-HAM berharap hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah pusat di Jakarta agar eksistensi dan peran Komnas-HAM lebih maksimal.
Berita Terkait
Ditjen KI mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 14:08 Wib
Pemprov dan Kemenkumham Sulteng bentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM
Rabu, 20 Maret 2024 12:02 Wib
Airlangga sebut hal biasa soal netralitas Jokowi yang disinggung PBB
Selasa, 19 Maret 2024 13:20 Wib
Moyes janjikan permainan lebih baik pada leg kedua kontra Freiburg
Jumat, 8 Maret 2024 9:57 Wib
Kemenkumham-Sulteng tingkatkan pelayanan publik berbasis HAM
Minggu, 3 Maret 2024 17:56 Wib
Revitalisasi KUA sebagai upaya mempermudah layanan publik
Sabtu, 2 Maret 2024 10:47 Wib
Menlu RI: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina
Selasa, 27 Februari 2024 11:56 Wib
Aksi Kamisan di Palu
Minggu, 25 Februari 2024 21:22 Wib