Politisi Golkar Zainudin Amali yang bakal jadi Menpora

Jakarta (ANTARA) - Pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar Zainudin Amali menjadi orang kesepuluh dari total 23 calon menteri yang diundang oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/10).

Pada pertemuannya dengan Jokowi, Zainudin yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu mengungkapkan bahwa mereka banyak membahas upaya peningkatan prestasi pada bidang olahraga. Sinyal bahwa dia akan mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) anyar pada Kabinet Kerja Jilid II pun kuat terlebih dia juga telah menandatangani pakta integritas untuk menjalankan tugas sesuai undang-undang.

"Saya diminta memperhatikan pengembangan SDM kita terutama kreativitas-kreativitas anak muda kita dan juga bidang-bidang olahraga yang masih harus kita dorong untuk bisa berprestasi baik di tingkat internasional, regional. Dan tentu pembinaan di dalam negeri harus juga lebih diperhatikan," kata Amali usai bertemu Jokowi di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Apabila Zainudin benar-benar mengisi posisi Menpora nanti, itu berarti jabatan ini akan kembali diisi orang politik setelah sebelumnya ada Imam Nahrawi dari PKB,  Roy Suryo dan Andi Alfian Mallarangeng yang keduanya dari Partai Demokrat.

Karier politik

Pria kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 itu menamatkan pendidikan SMP dan SMA di Manado, sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di STIE Swadaya Jakarta.

Selama menjadi mahasiwa, Zainudin aktif pada berbagai organisasi. Ia pernah menjabat Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam 1986-1987, Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya 1988-1990, dan Ketua Umum DPP Gema Kosgoro.

Selepas kuliah, dia melanjutkan perjalanan politiknya hingga menjabat Wasekjen AMPG dan Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar pada 2002-2004, selain juga Wasekjen DPP REI.

Pengalaman berpolitik Zainudin semakin mantap hingga karirnya menanjak saat menjadi anggota DPR tiga kali berturut-turut dengan daerah pemilihan (dapil) berbeda. Ia menjabat anggota DPR RI mewakili Provinsi Gorontalo pada 2004-2009, dilanjutkan 2009-2014 mewakili Jawa Timur.

Di DPR, Zainuddin berkali-kali dimutasi ke beberapa komisi berbeda. Pada 2014, ia bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Saat itu, ia getol memberikan pendapat soal gas yang merupakan komoditas strategis sehingga pemerintah harus menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan, distribusi dan pengolahan gas bumi secara jelas, tegas dan memikirkan kepentingan nasional.

Pada 2015, ia bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pada 2016, ia dipindahkan ke Komisi I dengan lingkup tugas bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Kemudian sejak 2016, Zainudin ditugaskan menggantikan posisi Rambe Kamrulzaman sebagai Ketua Komisi II yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertahanan dan reforma agraria.

Karirnya di Golkar pun bisa dibilang semakin sukses, terlebih sejak 2013, Zainudin diberi mandat oleh Ketua Umum Golkar saat itu Aburizal Bakrie untuk memimpin Golkar Jawa Timur. Ia juga menjabat Ketua DPP Golkar periode 2014-2019.

Menjelang Munas Golkar 2014, Amali lebih memilih datang pada Munas Ancol ketimbang Bali. Di sana, Zainudin terpilih sebagai sebagai sekretaris jenderal untuk periode 2014-2015 bersama Agung Laksono sebagai ketua umum.

Sementara hasil Munas Bali menetapkan Abirizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar.

Apabila melihat rekam jejak karier politiknya, Zainudin terlihat tak pernah bersentuhan dengan olahraga. Namun ia pernah memberikan tanggapan soal pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno.

Pada 23 Oktober 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainuddin Amali.

Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang sempat mengganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan regional dan nasional seperti saat Asian Games dan Asian Para Games yang lalu.

Meski nirpengalaman bidang olahraga, ia tetap sukses pada politik apalagi ia juga berkomitmen meningkatkan prestasi dengan pembinaan olahraga di dalam negeri. Sosoknya bisa memberikan harapan baru bagi keolahragaan Indonesia ke depan.

Selain politik, Zainudin juga berhasil di dunia usaha. Ia telah memimpin beberapa perusahaan antara lain Direktur PT Putra Mas, Direktur PT Makmur Triagung, Komisaris PT Wirabuana Dwi Jaya Persada, dan Direktur PT Surya Terang Agung.

Adapun berdasarkan data LHPKN versi laporan periode 2018, total kekayaan Zainudin mencapai Rp17,9 miliar. Harta Zainudin didominasi surat berharga sebesar Rp8 miliar serta tanah dan bangunan senilai Rp5 miliar.

Catatan hukum

Namun Zainudin Amali memiliki catatan hukum karena pernah muncul dalam dua kasus yang ditangani KPK. Dia pernah diperiksa KPK dalam dua kasus itu. Yang pertama, kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup.

Melalui percakapan Blackberry Messenger, Akil dan Zainudin diduga menegosiasikan pengurusan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014 silam. Ada permintaan uang sebesar Rp10 miliar dari Akil.

Dalam perkara itu, Zainudin mengaku ada percakapan dengan Akil usai diperiksa KPK pada 20 Januari 2014. Ia tidak membantah kabar bahwa Akil meminta Rp10 miliar untuk memenangkan pasangan calon Soekarwo-Syaifullah Yusuf.

Namun Zainudin mengklaim bahwa percakapan itu gurauan. "Tidak ada negosiasi. Kayak kita lagi bercanda-bercanda gitu," ujarnya setelah diperiksa di KPK pada Januari 2014.

Nama dia juga masuk ketika KPK menangani kasus korupsi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tersangka kasus ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno.

KPK juga sempat menggeledah kediaman dan kantor Zainuddin yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII.  Di sini, Amali menegaskan tidak pernah menerima aliran dana dari Sekjen ESDM.  Kenyataanya pada dua kasus itu Zainudin tidak sampai menjadi tersangka.

Kini Zainudin bakal menghadapi tugas baru. Jika benar terpilih sebagai Menpora, dia mempunyai tugas besar, sekaligus menjadi harapan baru dalam penataan, pengelolaan, dan peningkatan sistem olahraga Indonesia supaya menghasilkan atlet berprestasi pada level dunia.

Tentu saja yang terpenting siapapun menterinya, dia haruslah berintegritas dan mampu membenahi Kemenpora terutama soal pengelolaan dana hibah yang rawan diselewengkan. Hal itu menjadi sorotan untuk mencegah adanya 'Imam Nahrawi' ataupun 'Andi Mallarangeng' lain yang berujung dengan status tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.

Biodata singkat
Nama : Zainudin Amali
Tempat, tanggal lahir: Gorontalo, 16 Maret 1962
Istri : Nadiah

Pendidikan
SDN Buhu, Gorontalo
SMPN I Manado
SMAN IV Manado
STIE Swadaya Jakarta

Karier
Anggota DPR RI (2004-2009), (2009-2014), (2014-2019)
Ketua DPP Golkar (2014-2019)
Sekjen Partai Golkar (2014-2015)
Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2013-sekarang)
Ketua DPP AMPI (2003- 2008)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Wasekjen PP AMPG (2002-2004)
Wasekjen DPP REI, (1998-2001)
PT Wirabuana Dwijaya Persada, Jakarta (1997-1998)
PT Surya Terang, Jakarta (1997-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Makmur Triagung, Jakarta (1996-1998)
PT Supra Dina Karya, Jakarta (1993-2000)
Ketua Umum DPP Gema Kosgoro (1994-1998)
Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya (1988-1990)
Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (1986-1987)