Perdana Menteri MalaysiaTun Dr Mahathir Mohamad dari Baku Azebaijan sebagaimana dilansir AstroAwani, Jumat, mengatakan kedutaan tersebut akan ditempatkan di Yordania dan diakreditasi kepada Palestina.
Menurut Mahathir, pemerintah sadar bahwa perkara tersebut bukan mudah dan sudah pasti Israel tidak membenarkan Malaysia membuka kedutaan di wilayah tersebut.
"Oleh karena itu, kami akan membuka kedutaan di Yordania. Ini akan memudahkan kami menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina dengan lebih mudah," katanya.
Tetapi, ujar dia, Israel akan mencari jalan untuk memastikan tidak ada bantuan sampai ke Palestina.
"Ini jelas apa yang dikehendaki oleh rezim tersebut. Setiap hari, (Israel) berusaha mencengkeram kehidupan rakyat Palestina dan satu pendekatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan adalah dengan merampas lebih banyak tanah rakyat Palestina sehingga mereka tidak memiliki apa-apa," katanya.
Mahathir menyampaikan rencana tersebut pada KTT Gerakan Negara-Negara Non Blok (NAM) ke-18 di Baku, Jumat.
Dia menegaskan Malaysia tidak setuju dengan tindakan Israel yang mengklaim Baitulmaqdis (Yerusalem) sebagai ibu kota negara mereka.
Malahan, ujar dia, klaim itu mendapat dukungan dari sebagian negara Barat yang mengakui keputusan tersebut, selain berjanji akan memindahkan kedutaan masing-masing ke Yerusalem.
"Malaysia tidak setuju dengan hal ini. Kami meminta negara anggota NAM yang telah berpindah ke Baitulmaqdis atau merencanakan untuk berbuat demikian supaya mempertimbangkan semula keputusan mereka," kata Mahathir.
Sejauh ini, terdapat lebih 30 kantor diplomatik dan organisasi internasional yang dibuka di Palestina, baik di Ramallah maupun Gaza.
Negara-negara yang membuka kantor pejabat di Ramallah kebanyakannya adalah mereka yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
Saat ini, Palestina mempunyai kedutaan di Kuala Lumpur sementara perwakilan Malaysia untuk Palestina dirangkap oleh Kedutaan Malaysia di Mesir.
Sidang Puncak NAM ke-18 yang diadakan di Azerbaijan mengusung tema "Berpegang Kepada Prinsip Bandung Bagi Memastikan Tindakan Konkret dan Mencukupi Terhadap Tantangan Kontemporer Dunia".
