Pemprov Sulteng diharap perbaiki tata kelola tambang Galian C di Donggala

id PEMKAB DONGGALA,TAMBANG DONGGALA,PEMPROV SULTENG,KNPI

Pemprov Sulteng diharap perbaiki tata kelola tambang Galian C di Donggala

Kepala Seksi Konservasi Dinas ESDM Sulawesi Tengah, John Musa menyampaikan materi dalam dialog tentang "tantangan pertambangan di Kabupaten Donggala", yang digelar oleh Data Talk Development Studiesdi, di Palu, Rabu malam (30/10). (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memperbaiki tata kelola potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Donggala, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

"Tata kelola itu penting, mulai dari administrasi perizinan pertambangan, lokasi pertambangan, eksplorasi, dan operasi produksi dari satu kegiatan pertambangan. Yang penting ialah, bagaimana pemanfaatan dari potensi sumber daya alam itu, bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Donggala," ucap Ketua Data Talk Development Studies, Rahmat Hidayat, di Palu, Kamis.

Data Talk Development Studies, kata Rahmat Hidayat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan lewat dialog publik "Tantangan pertambangan di Kabupaten Donggala" di Palu, Rabu malam (30/10).

Dialog itu menghadirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Akademisi Universitas Tadulako Palu Dr Irwan Said, diikuti puluhan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dan masyarakat.

"Dialog itu bertujuan untuk merumuskan kembali, terkait langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan pemprov Sulteng, serta mengevaluasi kembali terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Donggala yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan baik di darat maupun laut. Termasuk pencemaran udara sekitar areal pertambangan. Sehingga agar selanjutnya setiap aktivitas pertambangan dilakukan dengan pertimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujar Yayat sapaan akrab Rahmat Hidayat.

Baca juga: Gubernur Longki: mengimbau kepala daerah di Palu dan Donggala atasi pencemaran Galian C
Baca juga: Walhi: Banjir Palu Disebabkan Tambang Galian C


Ia mengharapkan, kedepan tidak ada lagi pertambangan di Kabupaten Donggala yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa AMDAL. Pertambangan di Kabupaten Donggala harus dikelola dengan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Donggala, serta para penambang di Kabupaten Donggala harus memperhatikan kesehatan masyarakat sekitar pertambangan.

"Kami juga mengharapkan pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat terhadap permasalahan pertambangan di Donggala," sebutnya.

Ia menambahkan, pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kota Palu dan di  Kabupaten   Donggala  semakin  memprihatinkan.   Laporan   Hasil  Pengawasan   Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batuan tahun 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi menyatakan bahwa jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Donggala dan Kota Palu diperkirakan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Terkait hal itu, Kepala Seksi Konservasi Dinas ESDM Sulawesi Tengah, John Musa mengemukakan dari sisi konservasi, pertambangan di Donggala masih dalam penataan izin usaha pertambangan.

"Ada beberapa aspek dan ketentuan yang di persyaratkan dalam ketentuan UU Minerba, yang harus dilengkapi oleh calon pemegang IUP atau pemegang IUP," ujar John Musa.

Salah satu yang harus di penuhi oleh calon pemegang IUP atau pemegang IUP yakni, jaminan reklamasi pascatambang. Saat ini, sebut dia, semua yang berkaitan dengan administrasi, lokasi, kegiatan ekplorasi dan operasi produksi masih dalam penataan.

Sementara Kepala Seksi Pengusahaan Minerba Dinas ESDM Sulteng, Mashudi menerangkan, dua tahun setelah terbitnya UU Minerba, pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkab Donggala menyerahkan dokumen P3D, telah termasuk dengan pendanaan, sarana prasarana, seiring pelimpahan kewenangan dari bupati/wali kota ke gubernur.

Provinsi Sulteng lewat Dinas ESDM melakukan kajian terhadap sejumlah dokumen yang diserahkan tersebut. Hasil kajian ditemukan banyak IUP bermasalh atau tidak memenuhi syarat.

"Disatu sisi pemerintah di perhadapkan dengan regulasi. Disisi lain, kita tidak mungkin mematikan iklim investasi. Sebagai solusi, dilakukan moratorium tambang untuk Palu,  Sigi dan Donggala dalam rangka penataan," ujar dia.

Ia menambahkan, di Donggala terdapat sekitar 50 IUP operasi produksi, yang saat ini masih dalam penataan oleh Pemprov Sulteng.
Sejumlah nelayan mencari ikan dengan latar belakang kondisi perbukitan dilokasi aktivitas penambangan galian C disekitar Jalur Trans Palu-Donggala di Palu, Sulawesi Tengah, . (FOTO/Mohamad Hamzah/pd/17.)

 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar