Palu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tingkat kesehatan keuangan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah hingga 2018 masih berada di level kurang.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Kemenkeu Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri di Palu, Selasa, mengungkapkan dari 14 kabupaten, kota dan provinsi di Sulteng, hanya satu kabupaten yang kesehatan keuangannya berada di level cukup.
"Hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang kesehatan keuangannya berada di level cukup," katanya dalam seminar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 memperingati Hari Uang ke-73 tahun di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa.
Seminar itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Moh. Hidayat Lamakarate, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Abdul Majid Ikram dan sejumlah perwakilan pimpinan satuan kerja pemerintah pusat di Sulteng.
Baca juga: Realisasi APBD Sulteng 2019 capai 40,8 persen
Baca juga: Fraksi Demokrat : Belanja tidak langsung pemprov Sulteng masih gemuk
Irfa menjelaskan formulasi yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan Pemda di Sulteng meliputi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun.
Selain itu juga rasio ruang fiskal, rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai, rasio SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), rasio efektivitas PAD dan penyerapan anggaran.
Irfa memaparkan untuk Pemerintah Provinsi Sulteng, total kesehatan keuangan yang dicapai hanya berbobot 56 persen, Pemerintah Kabupaten Poso hanya 54 persen, Pemkab Donggala 57 persen, Pemkab Tolitoli 54 persen, Pemkab Banggai 55 persen.
Berikutnya Pemkab Buol 60 persen, Pemkab Morowali 48 persen, Pemkab Banggai Kepulauan 59 persen, Pemkab Parigi Moutong 55 persen, Pemkab Tojo Una-Una 56 persen, Pemkab Sigi 54 persen Pemkab Banggai Laut 62 persen, Pemkab Morowali Utara 59 persen dan Pemerintah Kota Palu 52 persen.
Dalam kesempatan itu ia berpesan kepada seluruh pemda di Sulteng lebih meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, mengalokasikan anggaran belanja dan target PAD secara realistis.
Juga meminimalisir pos belanja pegawai, mencari sumber-sumber PAD untuk meningkatkan ruang fiskal dan pertumbuhan PAD.***
Kemenkeu sebut kesehatan keuangan pemda di Sulteng masih di level kurang
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri memaparkan kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah di Sulteng dalam seminar APBN 2020 memperingatu Hari Uang ke-73 tahun di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (5/11). (ANTARA/HO-Humas Kanwil Djpb Kemenkeu Sulteng)
Hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang kesehatan keuangannya berada di level cukup
