Kemenkeu: level kesehatan keuangan Pemda se-Sulteng kurang

id Sandi,Sulteng,Kemenkeu,Palu

Kemenkeu: level kesehatan keuangan Pemda se-Sulteng kurang

Kepala Kantor Wilayan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah, Irfa Ampri, memaparkan kondisi kesehatan keuangan pemda di Sulteng dalam seminar APBN 2020 memperingati Hari Uang ke-73 tahun di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (5/11). (ANTARA/HO-Humas Kanwil DJPb Kemenkeu Sulteng)

Palu (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb Kemenkeu) menilai level kesehatan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh kabupaten/kota masih kurang.

Kepala Perwakilan Kemenkeu di Sulawesi Tengah Irfa Ampri, Phd mengungkapkan bahwa hingga 2018, dari 14 pemda kabupaten, kota dan provinsi di Sulteng, kesehatan keuangan 13 pemda berada di level kurang.

"Hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang kesehatan keuangannya berada di level cukup," katanya dalam seminar nasional bertajuk APBN 2020 dan optimalisasi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Provinsi Sulteng guna memperingati Hari Oeang RI ke-73 di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa.

Di depan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Moh. Hidayat Lamakarate, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Abdul Majid Ikram, para pimpinan bank, pengusaha, akademisi dan pimpinan satuan kerja pemerintah pusat di Sulteng, Irfa menjelaskan bahwa formulasi yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan pemda antara lain rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio pertumbuhan PAD, ratio belanja modal dan pegawai, ratio sisa anggaran (Silpa) dan tingkat penyerapan anggaran.

Menurut Irfa yang juga Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Sulteng itu, kelemahan terbesar APBD adalah sumber penerimaan yang terlalu bergantung pada APBN sehingga pemda kurang leluasa untuk menggerakkan APBD guna membiayai sektor-sektor yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

"Tingkat ketergantungan APBD pada dana APBN masih di atas 70 persen," ujar Irfa.

Irfa memaparkan untuk Pemerintah Provinsi Sulteng, total kesehatan keuangan yang dicapai pada 2018 hanya berbobot 56 persen, Kabupaten Poso hanya 54 persen, Donggala 57 persen, Tolitoli 54 persen, Banggai 55 persen. Pemkab Buol 60 persen, Pemkab Morowali 48 persen, Pemkab Banggai Kepulauan 59 persen, Pemkab Parigi Moutong 55 persen, Pemkab Tojo Una-Una 56 persen, Pemkab Sigi 54 persen, Pemkab Morowali Utara 59 persen dan Pemerintah Kota Palu 52 persen.

"Hanya Kabupaten Banggai Laut yang berkategori cukup yakni 62 persen," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Irfa berpesan kepada seluruh Pemda di Sulteng untuk leboih meningkatkan PAD agar tidak terlalu tergantung pada dana APBN serta lebih meningkatkan dana untuk pembangunan infrastruktur, serta mengalokasikan anggaran belanja dan target pendapatan secara realistis.

"Juga meminimalisir pos belanja pegawai, mencari sumber-sumber PAD untuk meningkatkan ruang fiskal dan pertumbuhan PAD," ujarnya.

Ia juga mengemukakan bahwa Provinsi Sulteng pada 2019 ini mendapat alokasi dana transfer dari APBN sebesar Rp17,2 triliun dan sudah terserap hampir 80 persen.
 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar