PHRI harap Wali Kota Palu segera beri kepastian izin hiburan tahun baru

id PHRI,tahun baru,hiburan

PHRI harap Wali Kota Palu segera beri kepastian izin hiburan tahun baru

Ketua PHRI Sulteng Ferry Taula (kedua kiri) memegang bendera PHRI pada pelantikan Pengurus PHRI Sulteng oleh Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani (kiri) di Restoran Kampoeng Nalayan Palu, 27 Januari 2019. (ANTARA/HO-PHRI Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tengah meminta Wali Kota Palu segera mengeluarkan kebijakan soal izin menyelenggarakan hiburan untuk masyarakat pada malam perpisahan tahun 2019 ke 2020.

"Kami berharap segera ada kepastian dari pak wali, diizinkan atau tidak agar bisa melakukan persiapan. Apapun keputusannya kami taat," kata Ferry Taula, Ketua PHRI Sulteng yang dihubungi di Palu, Jumat.

Menurut pemilik Restauran Kampoeng Nelayan Palu itu, pengusaha hotel dan hiburan membutuhkan kepastian secepatnya agar bisa membuat persiapan, karena untuk mempersiapkan hal itu butuh waktu yang cukup lama.

"Kalau nanti sudah dekat perpisahan tahun baru pemkot memberitahu bahwa izin bisa diberikan, maka kita tidak akan bisa bersiap dengan baik," ujarnya.

Saat ini, kata Ferry, kalangan perhotelan dan restoran di Kota Palu sedang berupaya bangkit dari keterpurukan pascagemba bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.

Karena itu, PHRI sangat mengharapkan dukungan pihak pemkot melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk dunia usaha seperti memberikan kepastian berusaha kepada pelaku usaha bidang perhotelan, restoran dan hiburan.

Soal jenis hiburan yang akan dilaksanakan, Ferry menjamin bahwa pihaknya tidak akan menggelar hiburan yang bertentangan dengan aturan hukum dan nilai-nilai budaya serta religi yang berlaku kuat di masyarakat.

"Panggilan kita adalah memberikan kondisi yang kondusif untuk berbisnis di Kota Palu yang kita cintai ini, yaitu kota di mana Tuhan menempatkan kita untuk tinggal dan berkarya," ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Palu Hidayat yang dihubungi terpisah mengatakan belum bisa memberikan keputusan saat ini karena masih akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk tokoh agama, masyarakat dan adat.

"Aspirasi para tokoh ini harus kita dengar dulu baru kita buat kebijakan," ujar Hidayat.
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar