Palu (ANTARA) - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulawesi Tengah, meminta para pimpinan dan ketua-ketua komisi untuk memanggil Pertamina, Hiswana Migas, ARBA dan Pemprov Sulteng terkait adanya dugaan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU.
"Fraksi NasDem menyarankan kepada pimpinan DPRD dan ketua-ketua komisi utamanya komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait termasuk Pertamina mengenai seringnya kosong BBM jenis solar di SPBU, serta adanya antrean panjang di SPBU yang kemungkinan karena kelangkaan solar," ucap Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng, Ibrahim A Hafid, di Palu, Senin.
Fraksi NasDem telah memantau kondisi di lapangan bahwa hampir setiap SPBU di Palu dan beberapa daerah lainnya di Sulteng, terjadi antrean panjang saat kendaraan hendak mengisi solar.
Karena itu, sebut Ibrahim A Hafid, DPRD penting untuk memanggil pihak-pihak terkait tersebut, untuk mendengarkan langsung penjelasan, apakah karena stok solar yang terbatas, ataukah faktor apa sehingga adanya antrean panjang dan seringnya kosong solar di SPBU.
Partai NasDem, sebut dia, akan menginisiasi pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait itu, diawali dengan mengusulkan agenda tersebut kepada Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira yang juga merupakan politisi Partai NasDem.
"Iya, saya akan membicarakan hal ini dengan ibu Ketua DPRD Sulteng, agar hal ini bisa menjadi agenda rapat dengar pendapat, agar kita mengetahui apa masalahnya dan segera dicarikan solusinya," ujarnya.
Fraksi NasDem, kata dia, mendesak kepada Pertamina dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terbuka mengenai jumlah stock BBM semua jenis termasuk solar. Bahkan, Fraksi NasDem juga mendesak agar pihak pertamina dan SPBU tidak melayani pembeli solar jenis subsidi di SPBU.
Baca juga: Pertamina : Antrean di SPBU bukan indikator kelangkaan solar
Baca juga: Pertamina ancam sanksi SPBU terlibat penimbunan BBM
"Industri-industri dan perusahaan-perusahaan yang seharusnya membeli langsung di depot Pertamina, maka itu harus di tegaskan di lapangan. Agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," sebutnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulteng harus mengevaluasi hal ini, dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, harus segera dilakukan RDP agar diketahui letak masalah dan dicarikan solusinya.
Perseroan Terbatas Pertamina menyatakan Provinsi Sulawesi Tengah kelebihan delapan persen kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar selama 2019.
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII Sulawesi Hatim Ilwan menjelaskan bahwa solar masih menjadi konsumsi andalan masyarakat, khususnya bagi kendaraan diesel, hingga mereka rela menunggu antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar tersebut.
Selama 2019, kata dia, Pertamina telah menetapkan alokasi kuota BBM bersubsidi jenis solar di Sulteng sebanyak 122.879 kiloliter. Namun, tingginya konsumsi di tingkat masyarakat, Pertamina memasok hingga melebihi kuota yang sudah ditentukan sebesar delapan persen.
"Hamir 90 persen di Sulawesi secara umum konsumen masih menggunakan solar. Bahan bakar ini masih mendominasi pemakaian BBM untuk gasolin, sedangkan dexlite penggunaannya masih sekitar lima persen di samping harga yang juga memengaruhi, " katanya menambahkan.
Baca juga: Pertamina: Sulteng kelebihan delapan persen kuota solar
Baca juga: Pertamina dukung pihak kepolisian gagalkan penimbunan solar di Palu
F-NasDem minta DPRD Sulteng panggil Pertamina terkait kelangkaan solar di SPBU
Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng, Ibrahim A Hafid (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Fraksi NasDem menyarankan kepada pimpinan DPRD dan ketua-ketua komisi utamanya komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak terkait termasuk Pertamina mengenai seringnya kosong BBM jenis solar di SPBU, serta adanya antrean panjang di SPBU yang kemungki
