Pemkab Donggala harus fokuskan APBD untuk pemulihan pascagempa

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala diminta dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2020 difokuskan pada pemulihan pascagempa dan tsunami 28 September 2018.

"Pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebaiknya menfokuskan APBD tahun 2020 pada upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," kata Juru Bicara Fraksi NasDem di DPRD Donggala, Widya Kastrena Dharma Sidha Lassa, Jumat.

Pernyataan Widya Kastrena merupakan jawaban dari Fraksi NasDem DPRD Donggala atas pidato Bupati Donggala Kasman Lassa, terkait pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020.

Baca juga: DPRD Palu suarakan pembentukan pansus rehab-rekon pascabencana

Bagi Fraksi Nasdem, kata Widya, tidak ada agenda yang lebih mendesak di Kabupaten Donggala saat ini, selain percepatan proses pemulihan pascabencana yang berbasis pada dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi.

Anak kedua Bupati Donggala Kasman Lassa itu menyebutkan jika merujuk pada dokumen rehab-rekon, sebagian besar urusan infrastruktur dan perbaikan sarana umum sudah masuk dalam anggaran APBN.

"Jadi, sebaiknya APBD kita fokus mengurus urusan sosial ekonomi warga. Selama ini, ada kesalahpahaman dalam memahami proses pascabencana," katanya.

Dia menguraikan, ada kesan bahwa semua urusan bencana sudah ada dalam APBN atau pemerintah pusat. Pemahaman tersebut yang membuat proses pemulihan warga terutama penyintas menjadi terkatung-katung.

Baca juga: Raperda CSR diminta berorientasi pada pemulihan kondisi korban bencana

"Tidak boleh ditawar lagi, APBD kita di tahun 2020 harus digunakan mempercepat proses pemulihan. Semua rencana keuangan kita harus dilakukan atas dasar tujuan pemulihan," katanya tegas.

Ia melanjutkan, secara umum Fraksi Nasdem sangat memahami dinamika ekonomi saat ini, seperti tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi, dan kondisi sosial pascabencana 28 September 2018.

Ia menambahkan, terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul setelah setahun bencana seperti belum terpenuhinya semua hak-hak penyintas, kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran, minimnya pendidikan tangguh bencana dan berbagai persoalan lainnya yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Maka Fraksi NasDem menginginkan beberapa hal penting terkait fokus dalam proses penanggulangan bencana di daerah sebagai wujud keseriusan Pemkab Donggala dalam berjuang untuk masyarakat.

Baca juga: DPRD Sulteng harap dana hibah Rp1,9 T penuhi kebutuhan korban bencana