Palu, (antarasulteng.com) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Dwi Prasetyo menyatakan, ada kelalaian petugas hingga menyebabkan Basri, narapidana kasus terorisme kabur dari pengawalan.
Dwi Prasetyo di Palu, Senin, mengatakan bahwa kesimpulan adanya kelalaian itu berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi yang telah bertugas beberapa pekan lalu di Lapas Klas II/B Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.
Dia mengatakan, bentuk kelalaian itu berupa ketiadaan pemberitahuan kepada polisi ketika Basri mendapatkan izin untuk menjenguk istrinya di Kabupaten Poso.
"Seharusnya ada (polisi) karena Basri adalah tahanan khusus dengan vonis 19 tahun," katanya.
Kelalaian selanjutnya adalah tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Lapas II/B Ampada serta tembusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
"Ini adalah pelanggaran serius, dan ada sanksinya," kata Dwi Prasetyo.
Aparat yang mendapatkan sanksi antara lain Kepala Lapas, petugas jaga, dan pengawal Basri saat berkunjung ke Poso, katanya.
Dia juga mengatakan, hasil investigasi itu juga telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. "Kita tunggu saja sanksi apa yang akan diberikan," katanya.
����Basri sendiri kabur dari pengawalan petugas Lapas Klas II/B Ampana saat menjenguk istrinya di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 220 kilometer dari tempatnya ditahan pada 19 April 2013.
����Basri diduga memanfaatkan kelengahan petugas usai melaksanakan shalat Jumat di Poso.
����Basri alias Ayas alias Bagong adalah pria kelahiran Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, 37 tahun silam. Pria yang divonis pada 2006 ini diduga masih berada di wilayah Sulawesi Tengah.
Saat ini polisi masih memburu Basri dan 21 buron kasus kekerasan Poso lainnya yang dipimpin oleh Santoso.
***2***
(T.R026/
(T.R026/B/Z002/Z002) 13-05-2013 20:58:57
Kakanwil: Ada Kelalaian Saat Narapida Teroris Kabur
Ilustrasi- Kemenkum HAM (antaranews)
Ini adalah pelanggaran serius, dan ada sanksinya
