Kepala BPBD Palu digeser, Wali Kota: ada permainan data penerima stimulus

id bpbd palu,wali kota palu,dana stimulus

Kepala BPBD Palu digeser, Wali Kota: ada permainan data penerima stimulus

Tiga pejabat struktural Eselon IIb diambil sumpah oleh Wali Kota Palu Hidayat di ruang kerjanya, Rabu (27/11/2019). (ANTARA/HO- Humas Pemkot Palu)

"Saya non-jobkan seorang kepala bidang di BPBD, karena saya tidak mau ada yang coba-coba main-main dengan data-data tersebut," ujar Hidayat.
Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu Hidayat saat menghadiri perayaan Natal Kerukunan Keluarga wita Mori (KKWM) Sulawesi Tengah di Palu pada 23 November 2019, mengungkapkan bahwa ia baru saja mencopot (non-job) seorang Kepala Bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu karena diduga terlibat dalam permainan data korban bencana alam yang akan menerima stimulus untuk perbaikan rumah rusak.

"Saya non-jobkan seorang kepala bidang di BPBD, karena saya tidak mau ada yang coba-coba main-main dengan data-data tersebut," ujarnya tanpa menyebut secara rinci pejabat eselon III BPBD Palu yang ia bebas-tugaskan tersebut.

Hidayat menyebut bahwa Pemkot Palu sedang memproses pencairan dana stimulus yang dialokasikan pusat senilai Rp800 miliar lebih. Para calon penerima disilahkan melihat data di kelurahan masing-masing dan melengkapi berkas yang diperlukan.

"Kapan berkasnya komplit, dananya langsung dicairkan melalui rekening masing-masing, khusus untuk rumah yang rusak ringan dan rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat, harus melalui proses yang telah ditetatpkan tersendiri," ujarnya.

Warga yang rumahnya rusak dan masih terletak pada zona hijau, akan menerima dana stimulus untuk memperbaiki rumahnya masing-masing rumah rusak ringan Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp50 juta.

Baca juga: BPBD Palu dipimpin pejabat baru
Baca juga: BPBD pasang patok Zona Merah bencana di Palu


Sejumlah warga mengkhawatirkan terjadi permainan data oleh oknum-oknum dengan menaikkan korban yang semula dalam kategori rumah rusak ringan menjadi sedang atau sebaliknya.

Karena itu Hidayat mengaku sangat kesal dengan permainan data soal penerima dana stimulus. Ia memang tidak merinci jenis permainan yang ia maksud tetapi mengemukakan bahwa akibat permainan tersebut, terdapat sekitar 9.000 data calon penerima stimulus saat ini bermasalah.

Hidayat meminta seluruh warga untuk ikut mengawasi pelaksanaan pencairan dana stimulus Tahap II yang sedang berlangsung.

Hanya berselang empat hari setelah pencopotan seorang Kabid, Wali Kota Hidayat kembali mengambil tindakan dengan menggeser Kepala BPBD Palu Presly Tampubolon dari jabatan yang didudukinya dua tahun terakhir.

Presly digantikan Singgih B Prasetyo yang sebelumnya menjabat Asisten Amdministrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu untuk selanjutnya menduduki jabatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu yang ditinggalkan Denny Taufan untuk mengisi jabatan Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. 

Wali kota meminta Kepala BPBD yang baru diambil sumpah agar lebih fokus menangani perbaikan rumah  rusak terdampak gempa, baik rusak ringan, sedang maupun berat. 

Pemkot Palu telah mendapat kucuran anggaran senilai Rp820 miliar untuk kepentingan rehabilitasi sebanyak 38.805 rumah.

Oleh karena itu, nama-nama penerima bantuan dana stimulan tahap dua harus sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak terjadi tumpang tindih data. Instansi teknis, perlu melakukan sinergitas saat melakukan validasi data penerima bantuan. 
 
Sejumlah anggota TNI memasang rangka rumah pada pembangun hunian tetap (Huntap ) bagi korban bencana di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (9/11/2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melibatkan TNI dalam pembangunan itu untuk mempercepat penyelesaian Huntap yang ditargetkan sudah dapat ditempati pada akhir tahun ini. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar