Kepala Bidang PPA-2 Kantor wilayah Direktorat Jendral Keuangan Sulteng Eko Kusdaryanto, di Palu, Rabu, mengatakan berdasarkan data penyaluran pembiayaan UMi per tanggal 26 November 2019 Pegadaian mendominasi dua sektor pembiayaan baik melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) maupun 'Linkage Program' untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu mendapatkan pinjaman uang.
"Dari 12 kabupaten dan satu kota, 11 diantaranya adalah nasabah milik Pegadaian. Saat ini jumlah debitur yang ikut pembiayaan UMi sebanyak 2.731 UMKM," ungkap Eko.
Dia menjelaskan, pembiayaan UMi merupakan program lanjutan kemandirian usaha dengan menyasar pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang tidak dapat diajukan oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman Rp10.000.000.
Selain itu, pengurusan administarsi pengajuan pinjaman oleh calon nasabah wajib memiliki KTP-el dan tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah dibidang UMKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
"Di Sulawesi Tengah pembiayaan UMi hanya menggunakan dua lembaga keuangan yakni Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pembiayaan lewat Pegadaian diperuntukan kepada perorangan sedangkan melalui PNM harus dalam bentuk kelompok usaha," ujar Eko.
Baca juga: Legislator ajak bank untuk kucurkan KUR khusus korban bencana Sulteng
Baca juga: Bank Indonesia Harap Penyaluran KUR Dikawal Pelatihan
Di Sulteng, paparnya, dari 2.731 debitur realisasi penyaluran pembiayaan UMi sebesar Rp9.411.600.000 dalam kurun waktu 11 bulan terakhir. Dimana, dari catatan mereka nasabah terbanyak berada di Kota Palu berjumlah 897 debitur dengan penyaluran Rp2.001.000.000 yang proses pembiayaan usaha berada di PNM.
Selain Palu, katanya, nasabah kedua teranyak yakni Kabupaten Donggala 546 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp1.250.000.000 dengan lembaga keuang yang sama, selanjutnya Parigi Moutong sebanyak 183 debitur nilai penyaluran sebesar Rp966.000.000 yang ditagani oleh Pegadaian.
"Tambahan alokasi melalui APBN untuk mendukung program tersebut sebesar Rp3 triliun di tahun 2019. Oleh karena itu kami berharap nasabah yang terbiayai diproyeksikan sekitar 600.000 nasabah dengan akumulasi sebanyak 1,4 juta nasabah UMi," katanya.
Dia menambahkan, pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulteng saat ini pelaku UMKM masih sangat rendah ikut dalam program tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng mencatat, penerima KUR di provinsi tersebut masih berada diangka 0,96 persen.
Baca juga: Jumlah penerima KUR di Sulteng masih rendah
Baca juga: OJK dorong penyaluran KUR di Sulteng sasar agroindustri
