Parigi Moutong tertinggi penyaluran KUR di Sulteng

id KUR, parigi Moutong,perbendaharaan sulteng

Parigi Moutong tertinggi penyaluran KUR di Sulteng

Dokumentasi- Petani menjual garam hasil produksinya di Kawasan Penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (23/1/2019). Pemerintah akan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi petani garam guna mendorong produksi serta pengembangan usaha garam rakyat dan untuk mendukung program swasembada garam nasional. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/foc.

Program kredit ini mendapat subsidi dari pemerintah, pelaku UMKM cukup menyicil suku bunga sebesar tujuh persen
Palu (ANTARA) - Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah merupakan kabupaten tertinggi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat atau KUR di provinsi tersebut hingga periode 26 November 2019.

Kepala Bidang PPA-2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng Eko Kusdaryanto mengatakan, tingginya penyaluran KUR karena proses sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjalan dengan baik, sehingga selama 11 bulan terakhir dari pantauan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulteng mencatat, debitur Parigi Moutong 9.437 nasabah.

"Mungkin selain sosialisasi, UMKM di Parigi Moutong menurut penilaian bank baik sehingga perbankan memberikan pinjaman dana KUR kepada pelaku usaha mikro," ujar dia di Parigi Moutong, Jumat. 

Menurut dia, biasanya kebanyakan UMKM memperoleh dana KUR justru bukan dari sosialisasi dilakukan pemerintah daerah setempat, terkadang perbankan yang memberikan informasi atau sebaliknya pelaku usaha yang mencari informasi, Di Sulteng terjadi hal demikian sehingga angka penerima KUR di provinsi itu sangat rendah sekitar 0,96 persen.

Jangkauan KUR Parigi Moutong 9.437 debitur dengan total nilai pinjaman Rp261 miliar lebih, jika dibandingkan tahun 2018 nilai pinjaman Rp236 miliar lebih, terjadi kenaikan sekitar Rp25 miliar lebih dengan realisasi debitur sebanyak 9.166 debitur, kabupaten itu dua tahun terakhir mendominasi realisasi KUR.

"Meski Parigi Moutong berada di peringkat pertama penerima KUR tertinggi, namun secara keseluruhan justru presentase Sulteng masih sangat rendah belum sampai angka satu persen," katanya.

Baca juga: Program pembiayaan ultra mikro di Sulteng jangkau 2.731 debitur
Baca juga: Jumlah penerima KUR di Sulteng masih rendah


Guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat,katanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng meminta pemerintah daerah, perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) hingga pemangku kepentingan terlibat memberikan sosialisasi dan ajakan kepada UMKM agar bisa mengikuti program KUR sebagai solusi membantu mereka yang kekurangan modal usaha.

"Program kredit ini mendapat subsidi dari pemerintah, pelaku UMKM cukup menyicil suku bunga sebesar tujuh persen," ungkap Eko.

Di kemukakannya, rencanannya tahun 2020 pemerintah pusat akan menurunkan suku bunga KUR dari tujuh persen menjadi enam persen, dengan harapan UMKM lebih antusias masuk menjadi debitur program kredit subsidi yang menargetkan pelaku usaha pada sektor produksi sekitar 60 persen.

Dia menjelaskan, dana KUR bukan bantuan sosial yang tidak wajib dikembalikan, sebab penyalurannya menggunakan dana perbankan, olehnya untuk mengikat debitur maka kebijakan bank meminta agunan pokok berupa dokumen usaha bagi pelaku usaha mikro. Selain itu ada pula agunan tambahan berupa dokumen aset milik debitur yang biasanya untuk pelaku usaha kecil dengan pinjaman di atas Rp25.000.000

"Intervensi pemerintah pada program KUR dari sisi bunga. Pemerintah memberikan kebijakan melalui subsidi suku bunga pinjaman," ucapnya.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar