Hingga November 2019, lahan di Sulteng 2.808 ha sudah direhabilitasi

Palu (ANTARA) - Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah (Sulteng), Nahardi mengungkapkan ada 264.874 hektare (ha) lahan di Sulteng yang saat ini dalam kondisi kritis, seluas 2.808 ha di antaranya sudah mulai direhabilitasi selama Januari hingga akhir November 2019.

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/menlhk/pdashl/das.0/7/2018 tercatat sebanyak 264.874 ha lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulteng kritis," kata Nahardi dalam kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) tingkat Sulteng, di kawasan Wisata Paralayang, Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sabtu.

Ia menyatakan kondisi lahan yang kritis itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometerologi di masa yang akan datang jika tidak secepatnya diatasi.

"Kita harus bertindak bersama-sama dan secara berkelanjutan mengurangi luasan lahan kritis dengan aksi konkret di antaranya melakukan penanaman pohon," katanya.

Ia menyebutkan dalam mendukung upaya tersebut, Pemprov Sulteng sudah merehabilitasi 2.808 ha lahan hutan yang tersebar di sejumlah daerah melalui skema hutan rakyat, reboisasi, agroforestry, pemulihan lahan rawan bencana di luar maupun di dalam kawasan hutan.

Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi dalam kegiatan yang dirangkaikan penanaman 550 batang pohon dengan berbagai jenis tersebut menyatakan gerakan seperti itu bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam untuk hutan dan lahan untuk menyelamatkan sumberdaya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidrometeorologi.

"GNPDAS merupakan pengembangan atas agenda tahunan penanaman pohon pada kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dengan perspektif yang lebih luas yaitu pemulihan lahan kritis di hulu DAS," jelasnya.

Langkah itu, sambungnya, selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat.

Ia menjelaskan penanganan wilayah kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalahan lingkungan.

"Mari kita bersama-sama menyinkronkan dan memparalelkan program pusat untuk daerah ini agar bisa memberi efek yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat kita," katanya.