8.000 masyarakat miskin Parigi Moutong belum terima BPNT

id DPRD, Parigi Moutong, dengar pendapat

8.000 masyarakat miskin Parigi Moutong belum terima BPNT

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) menyangkut penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kantor DPRD Parigi Moutong, Rabu (4/12/2019). ANTARA/Moh Ridwan)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 mengamanatkan bahwa penyaluran BPNT diprioritaskan kepada PKH, sebab PKH sudah masuk dalam basis data terpadu
Parigi (ANTARA) - Sebanyak 8.413 keluarga miskin penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT yang disalurkan Dinas Sosial setempat karena data belum valid. 

Anggota DPRD Parigi Moutong Fraksi Gerindra Arifin Dg Palalo saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial, Bulog dan Bank BRI cabang Parigi, Rabu, mempertanyakan belum tersalurnya bantuan tersebut kepada penerima manfaat. 

Menurut dia, ketidakvalidan data penerima bantuan menyebabkan data ganda, sebab sejumlah nama tercatat sebagai pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masuk di Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga terjadi tumpang tindih data. 

"Keduanya penerima manfaat yang sama,  tetapi nama warga yang masuk dalam program KKS masuk juga di PKH akibatnya terjadi tumpang tindih data," ujar anggota Komisi I DPRD Parigi Moutong ini. 

Baca juga: Pemkab Parigi Moutong dorong Gebyar PKH jadi agenda tahunan

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Parigi Moutong Ruklin menjelaskan, berdasarkan data yang ada, tercatat sebanyak 38.413 keluarga penerima manfaat dan yang sudah terealisasi sekitar 29.534 kepala keluarga atau sebesar 92 persen.

"Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 mengamanatkan bahwa penyaluran BPNT diprioritaskan kepada PKH, sebab PKH sudah masuk dalam basis data terpadu," ungkap Ruklin. 

Pada rapat itu juga sejumlah anggota DPRD mempertanyakan proses penyaluran bantuan non-tunai tersebut, sebab model penyaluran hanya memprioritaskan dua komoditas melainkan ada kebutuhan lain.

Anggota Fraksi PKS Mohammad Fadli meminta pihak Bulog menjelaskan kualitas beras jenis premium dan medium secara detail.

Namun Bulog tidak memaparkan standar penentuan beras bantuan tersebut. 

Bulog menetapkan jenis beras disalurkan untuk program BPNT sebagai pengganti program bantuan beras pra sejahtera jenis medium.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar