Pertamina: Kuota elpiji Palu tidak berpengaruh konversi BBG

Palu (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menygatakan kuota elpiji bersubsidi tiga kilogram Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak berpengaruh terhadap konversi BBM ke Bahan Bakar Gas atau BBG yang diperuntukan bagi nelayan di derah itu.

"Elpiji untuk konsumsi rumah tangga kuotanya terpisah sehingga tidak berpengaruh," kata Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII Hatim Ilwan yang di hubungi dari Palu, Kamis.

Konversi BBM ke BBG menggunakan elpiji tiga kilogram merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah secara tidak langsung memasukan unsur penambahan kepada sektor nelayan untuk kuota elpiji selama satu tahun bagi daerah-daerah yang telah terinterfensi oleh program tersebut dan tidak masuk dalam kuota konsumsi harian rumah tangga yang saat ini telah disediakan Pertamina sebanyak 12.234 metrikton untuk warga Palu.

Baca juga: Pertamina diminta tindak tegas pemilik pangkalan elpiji nakal
Baca juga: Tahun 2019 Pertamina alokasikan 12.000 metrikton elpiji bersubsidi untuk Palu
Baca juga: Alokasi elpiji bersubsidi Sulteng sebanyak 47 ribu metrik ton

Dia menjelaskan, program konversi elpiji diperuntukan bagi nelayan kecil untuk pengganti bahan bakar solar atau premium. Jika dibandingkan dengan penggunaan BBM, BBG lebih hemat sebagaimana hasil uji laboratorium.

"Pertamina mendukung kebijakan pemerintah terkait konversi bahan bakar gas untuk kebutuhan melaut bagi nelayan. Penyediaan sarana untuk isi ulang elpiji pengganti BBM, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, " ujar Hatim.

Wali Kota Palu Hidayat mengatakan, bantuan mesin ketinting berbahan bakar gas di berikan kepada 202 nelayan di Ibu Kota Sulteng untuk mendukung kegiatan melaut pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi.

"Nelayan kita sekitar 815 orang yang setiap harinya melaut di sekitar Teluk Palu dan mereka memiliki identitas kartu nelayan berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan kota Palu," ucap Hidayat.

Untuk Guna memenuhi kebutuhan nelayan yang belum tersentuh bantuan tersebut, Pemkot Palu akan mengusulkan kembali penambahan sebanyak 250 buah mesin katinting kepada Kementerian ESDM.

"Pascabencana sekitar 300 lebih perahu, kami adakan melalui intervensi APBD, namun masih ada 250 perahu belum memiliki mesin. Kami berharap Kementerian ESDM bisa menambah alokasi bantuan serupa untuk mendukung kegiatan nelayan," katanya.