REI Sulteng bahas problem industri perumahan pascabencana

Palu (ANTARA) - DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah membahas sejumlah problem industri perumahan pascagempa yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala setahun lampau dengan melibatkan sejumlah unsur terkait di Palu, Selasa.

Selain dihadiri sebagian besar anggota REI terdampak bencana, diskusi itu juga dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng, Industri Jasa Keuangan (IJK), Badan Pertanahan Nasional Sulteng, dan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua DPD REI Sulteng Musafir Muhaemin mengatakan industri perumahan pascabencana yang mengguncang sejumlah daerah di Sulteng juga ikut mengguncang dunia bisnis perumahan dan membuat sejumlah anggota REI tersandra dengan beban utang bank bersama bunganya.

Musafir mengatakan dalam kondisi seperti itu REI berharap industri jasa keuangan dapat memberi kelonggaran berupa penghapusan utang bunga kepada anggotanya yang kini terpuruk karena macetnya bisnis perumahan.

Pada diskusi tersebut REI juga memutar video dokumentasi terhadap sejumlah perumahan yang rusak karena diguncang gempa pada 28 September 2018.

Sebagian besar rumah yang dibangun para pengembang tersebut sedang dalam proses pembangunan sehinga tidak layak lagi diteruskan pembangunannya karena rusak berat khususnya di zona merah bencana.

Dalam kondisi demikian itu kata Musafir, para pengembang juga mendapat tantangan baru dengan diberlakukannya perizinan melalui tim ahli bangunan dan gedung.

"Birokrasi perizinan semakin panjang," katanya.

Hal senada juga dikemukakan anggota REI lainnya, Mulyono. Dia mengatakan para anggota REI tetap memiliki itikad baik dalam melunasi kreditnya dengan batas waktu yang diberikan industri jasa keuangan.

Tetapi kata Mulyono, kerugian paling besar hanya dialami oleh debitur karena adanya pembebanan bunga utang dan pokok yang nantinya akan dihitung secara akumulatif sesuai batas waktu yang diberikan bank.

Sehingga kata dia, dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya penundaan pembayaran kredit, ada pengembang yang harus membayar Rp2,4 miliar.

Sementara kondisi sekarang sebagian pengembang belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat hilangnya modal usaha.

"Kita sama-sama menjaga reputasi. Bank menjaga reputasinya, kami pun juga menjaga itu," kata Mulyono.

Sementara itu Wakil Kepala Cabang Bank BTN Palu, Kusnandar mengakui bahwa kondisi pelaku usaha industri perumahan di daerah bencana saat ini ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.

"Sehingga kita butuh penanganan yang luar biasa," katanya.

Dia juga mengakui para pejabat Bank BTN di Palu sering membahas masalah kredit yang sedang dialami para pelaku usaha perumahan tersebut, namun hanya bersifat diskusi karena kebijakan perbankan memerlukan pertimbangan yang matang apalagi Bank BTN sebagai bank milik pemerintah.  

Sementara itu Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah Amirudin Muhidu mengatakan terkait dengan kredit OJK menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank, sesuai ketentuan yang telah dikeluarkan OJK.

Dia mengatakan bank memiliki pertimbangan tersendiri dalam restrukturisasi kredit karena bank merupakan milik masyarakat sehingga harus menjaga likuiditasnya.

Dirinya meminta para debitur agar aktif melakukan konsultasi ke bank terkait agar komunikasi kedua pihak semakin terbuka untuk melakukan restrukturisasi.  

Diskusi yang digelar DPD REI tersebut mendapat respon positif dari para narasumber maupun anggota REI dan berharap segera ada solusi dari diskusi tersebut untuk kembali memajukan industri perumahan di daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi.

Salah satu poin yang disimpulkan dalam diskusi tersebut yakni REI akan menindaklanjuti berbagai keluhan anggota ke DPP REI dan dibantu para pihak terkait dengan industri perumahan.

Baca juga: REI optimis prospek perumahan di sulteng membaik
Baca juga: REI optimistis prospek bisnis perumahan Sulteng membaik
Baca juga: Wali Kota - REI bahas pengembangan Kota Palu