Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan akan lebih ketat dan selektif dalam memberikan izin perjalanan dinas, khususnya perjalanan dinas ke luar negeri, kepada para kepala organisasi perangkat daerah.
"Perjalanan dinas ke luar negeri boleh, silakan, tetapi jangan menggunakan APBD. Tetapi kalau ada panggilan atau perintah dari Gubernur, tidak ada masalah. Pemprov selektif dalam membiayai perjalanan dinas," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat di Makassar, Senin.
Dalam acara mengopi pagi bersama para kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat eselon II PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan di Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Abdul Hayat juga menekankan bahwa Gubernur telah memberikan gambaran umum kepada masing-masing perangkat daerah untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
"Tentunya melalui tataran kebijakan Gubernur ini, penting bagi Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah. Arah kebijakan itulah yang harus ditindaklanjuti lagi menjadi strategi kebijakan oleh para OPD," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa arahan Gubernur menekankan pentingnya penguatan pelayanan kepada masyarakat
"Jangan diperlambat, tetapi kecepatan pelayanan ini yang kita tambah. Makanya segala regulasi yang bersoal kita harus sederhanakan," katanya.
Pemprov Sulsel selektif beri izin perjalanan dinas
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat (dua kanan) pada acara Coffee Morning bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (5/1/2020). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel
Tentunya melalui tataran kebijakan Gubernur ini, penting bagi Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah-langkah. Arah kebijakan itulah yang harus ditindaklanjuti lagi menjadi strategi kebijakan oleh para OPD
